BANDUNG, JAWA BARAT || LINGKARAKTUAL.COM || – 2 November 2026 — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Paguyuban Cepot Motah Indonesia menyuarakan tuntutan transparansi dan kepastian hukum melalui aksi penyampaian aspirasi terkait dugaan ketidaksesuaian prosedur serta perbedaan signifikan antara nilai appraisal dan harga pelaksanaan lelang aset di wilayah Bandung.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap perlindungan hak masyarakat sekaligus mendorong keterbukaan informasi dalam proses pelelangan aset yang melibatkan lembaga perbankan dan pihak terkait.
DPP Paguyuban Cepot Motah Indonesia menegaskan bahwa langkah yang dilakukan bukan untuk mencari sensasi, melainkan untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Dalam tuntutannya, organisasi tersebut meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjalankan fungsi pengawasan serta menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.
Selain itu, Bank Rakyat Indonesia (BRI) didesak memberikan penjelasan resmi dan transparan mengenai tahapan proses lelang, termasuk dasar penilaian aset dan mekanisme penetapan harga pelaksanaan lelang.
DPP Paguyuban Cepot Motah Indonesia juga meminta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) maupun pejabat lelang melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian prosedur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Minta Pemeriksaan Menyeluruh
Persoalan yang menjadi perhatian utama adalah dugaan adanya perbedaan signifikan antara nilai appraisal dengan harga pelaksanaan lelang. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan pertanyaan mengenai proses penilaian, penetapan nilai limit, hingga pelaksanaan lelang.
DPP Paguyuban Cepot Motah Indonesia berharap seluruh pihak terkait dapat memberikan klarifikasi berdasarkan dokumen, data, dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Organisasi ini juga menekankan pentingnya penyelesaian persoalan secara objektif, profesional, dan berkeadilan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat.
Kedepankan Aksi Damai dan Kepastian Hukum
Dalam menyampaikan aspirasi, DPP Paguyuban Cepot Motah Indonesia menyatakan tetap mengedepankan aksi damai, tertib, dan bermartabat serta menghormati asas praduga tak bersalah.
Setiap dugaan yang disampaikan, menurut organisasi tersebut, harus diuji melalui pemeriksaan dokumen, fakta, serta mekanisme hukum yang berlaku.
Mereka menegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh transparansi dan kepastian hukum dalam setiap proses yang berkaitan dengan hak kepemilikan maupun pelelangan aset.
Melalui aksi tersebut, DPP Paguyuban Cepot Motah Indonesia berharap OJK, BRI, KPKNL, dan seluruh pihak terkait dapat memberikan respons serta tindak lanjut yang jelas.
“Kami meminta kejelasan, bukan sekadar janji. Transparansi adalah hak, kepastian hukum adalah kebutuhan, dan perlindungan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama,” demikian semangat perjuangan yang disuarakan DPP Paguyuban Cepot Motah Indonesia.
Dengan mengusung semangat BERSATU, BERSAMA, BERDAMPINGAN, Paguyuban Cepot Motah Indonesia menyatakan akan terus mengawal aspirasi masyarakat demi terwujudnya keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan sesuai ketentuan hukum di Indonesia.
(Pu2t)
