Beranda Hukum PESANGON AMT PLUMPANG DIDUGA TAK KUNJUNG DIBAYARKAN, PT GARDA UTAMA NASIONAL (GUN)...

PESANGON AMT PLUMPANG DIDUGA TAK KUNJUNG DIBAYARKAN, PT GARDA UTAMA NASIONAL (GUN) DISOROT! HAK PEKERJA DAN STANDAR UPAH LAYAK DIPERTANYAKAN

JAKARTA || LINGKARAKTUAL.COM – Persoalan pemenuhan hak pekerja kembali menjadi sorotan. PT Garda Utama Nasional (GUN) diduga belum memberikan pesangon kepada sejumlah Awak Mobil Tangki (AMT) Plumpang sejak terjadinya peralihan vendor baru. Sabtu (21/11/2026).

Kondisi tersebut memunculkan tanda tanya besar mengenai kepastian perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja di tengah perubahan pengelolaan tenaga kerja dalam operasional distribusi bahan bakar minyak (BBM).

Para pekerja tentu tidak hanya dituntut menjalankan tugas dan tanggung jawab operasional, tetapi juga berhak memperoleh kepastian atas hak normatif ketenagakerjaan, termasuk pesangon apabila memang telah timbul kewajiban pembayaran berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketua SP-AMT Plumpang, Lerbin Simanjuntak, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan konfirmasi dan menyampaikan keluhan kepada Suku Dinas Tenaga Kerja (Sudinaker) Jakarta Utara terkait persoalan hak-hak pekerja AMT.

“Kami sudah konfirmasi ke pihak Sudinaker Jakarta Utara terkait hak-hak kami. Pihak Sudinaker Jakarta Utara sudah sepakat dan setuju atas keluhan yang kami sampaikan. Akan tetapi, pihak vendor dan Patra Niaga (Pertamina) justru tidak merespons persoalan tersebut,” ujar Lerbin Simanjuntak.

Menurutnya, para pekerja membutuhkan kepastian dan penyelesaian konkret, bukan sekadar menunggu tanpa kejelasan. Persoalan pesangon pascaperalihan vendor serta pemenuhan upah layak berdasarkan SK Direksi Pertamina dan ketentuan peraturan yang berlaku harus segera mendapatkan perhatian.

Lerbin berharap pihak vendor maupun Pertamina Patra Niaga tidak mengabaikan aspirasi para pekerja dan segera membuka ruang dialog untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara transparan dan bertanggung jawab.

Salah satu SP-AMT Pelumpang “Indra Jaya memaparkan, “Bahwa mulai peralihan vendor pada tanggal 1 Agustus 2026 kami belum menerima hak-hak kami, padahal AMT ujung tombak pendistribusian BBM di seluruh pelosok Indonesia. Tetapi adanya kezholiman, ketidakadilan oleh oknum di patra niaga (pertamina) yang memperlakukan kepada kami selaku Awak Mobil Tangki.” Ujarnya.

“Kita bekerja menghadapi banyak resiko, kita siang malam di jalan berpuluh bahkan ratusan kilometer kita tempuh membawa bahan bakar yang diduga berbahaya, tapi apa yang diberikan kepada kami tidak sesuai oleh hak-hak kami, ini ada ketidakadilan.” masih kata Indra Jaya selaku wakil ketua SP-AMT Plumpang.

Sorotan juga mengarah pada persoalan upah layak bagi AMT. Standar pengupahan yang mengacu pada SK Direksi Pertamina serta ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi Kementerian Perhubungan yang relevan, perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak terkait bahkan presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Berita Lainnya  Muaragembong Menjemput Masa Depan, Dari Tambak Menuju Industri Perikanan Modern

1. Dasar hukum hak pekerja AMT
A. UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (2)
Pasal 27 ayat (2): Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28D ayat (2): Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

B. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023:
– Pasal 88: Hak pekerja atas penghidupan yang layak melalui kebijakan pengupahan.
– Pasal 88A: Hak pekerja atas upah timbul sejak adanya hubungan kerja. Kesepakatan upah tidak boleh lebih rendah dari ketentuan perundang-undangan.
– Pasal 88B: Pengaturan upah berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil.
– Pasal 88C: Ketentuan mengenai upah minimum.
– Pasal 88D: Formula penghitungan upah minimum.
– Pasal 88E: Ketentuan pemberlakuan upah minimum.

C. PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan beserta perubahannya
Peraturan ini telah mengalami perubahan melalui:
PP Nomor 51 Tahun 2023.
PP Nomor 49 Tahun 2025.
Ini merupakan dasar hukum penting untuk memperjuangkan upah layak, struktur dan skala upah, upah lembur, serta perlindungan pembayaran upah.

D. PP Nomor 35 Tahun 2021
Mengatur:
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Alih daya atau outsourcing.
Waktu kerja dan waktu istirahat.
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Kompensasi dan hak pekerja akibat PHK.
Khusus pekerja outsourcing, Pasal 18 dan Pasal 19 penting diperhatikan terkait perlindungan pekerja dan pengalihan perlindungan hak ketika terjadi pergantian perusahaan alih daya.

E. Pasal 156 UU Ketenagakerjaan
Mengatur kewajiban pembayaran hak pekerja ketika terjadi PHK, meliputi:
Uang pesangon.
Uang penghargaan masa kerja.
Uang penggantian hak.

2. Hak-hak yang dapat diperjuangkan Awak Mobil Tangki Pertamina

Dalam memperjuangkan kesejahteraan AMT, beberapa tuntutan yang dapat diajukan adalah:
– Upah layak sesuai ketentuan pengupahan dan karakteristik pekerjaan.
– Upah lembur sesuai ketentuan perundang-undangan.
– Pembayaran pesangon atau kompensasi sesuai status hubungan kerja dan alasan berakhirnya hubungan kerja.
– Tunjangan tetap dan hak lain sesuai perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama.
– Jaminan kesehatan BPJS Kesehatan.
– Jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk JKK, JKM, JHT, dan JP sesuai kepesertaan dan ketentuan.
– Hak cuti dan istirahat.
– Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
– Perlindungan hak pekerja ketika terjadi pergantian vendor.

Berita Lainnya  Jumat Berkah Polres Purwakarta, Hadirkan Senyum Polisi untuk Dekatkan Anak-Anak dengan Polri

3. Khusus perjuangan AMT Pertamina yang mengalami pergantian vendor

Apabila pekerjaan AMT tetap berjalan dan hanya terjadi pergantian perusahaan vendor, maka ketentuan perlindungan pekerja outsourcing harus diperiksa berdasarkan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 18–19 PP 35 Tahun 2021.

Khusus pekerja outsourcing dengan PKWT, terdapat ketentuan pengalihan perlindungan hak apabila pekerjaan tetap ada dan terjadi pergantian perusahaan alih daya.
Artinya, pergantian vendor tidak boleh serta-merta dijadikan alasan untuk mengabaikan perlindungan hak pekerja.

Ketua SP-AMT Plumpang, Lerbin Simanjuntak, meminta:
– PT Garda Utama Nasional (GUN): Sebagai perusahaan pemberi kerja/vendor, terkait pembayaran upah, pesangon atau kompensasi, dan hak normatif pekerja.
– PT Pertamina Patra Niaga: Terkait tanggung jawabnya sebagai perusahaan pemberi pekerjaan, pelaksanaan kontrak alih daya, serta pengawasan pemenuhan perlindungan pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Kami SP-AMT Plumpang Menegaskan:
“Meminta PT Garda Utama Nasional dan PT Pertamina Patra Niaga untuk memenuhi seluruh hak normatif Awak Mobil Tangki (AMT), termasuk pembayaran pesangon atau kompensasi yang menjadi hak pekerja, pemberian upah yang layak sesuai ketentuan perundang-undangan, serta memastikan perlindungan kesejahteraan dan keberlanjutan kerja para Awak Mobil Tangki.”

DASAR HUKUM
Tuntutan ini berlandaskan pada:
Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tentang hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 tentang hak memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sebagai landasan hukum ketenagakerjaan yang berlaku saat ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah, termasuk melalui PP Nomor 49 Tahun 2025.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 sepanjang ketentuannya masih berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih baru.

Perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama apabila ada, serta ketentuan internal Pertamina yang relevan dan dapat dibuktikan.

TUNTUTAN SP-AMT PLUMPANG
Dengan ini kami meminta kepada PT Garda Utama Nasional dan PT Pertamina Patra Niaga untuk:
1. Membayarkan seluruh hak pekerja yang belum dipenuhi, termasuk uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, atau uang kompensasi PKWT sesuai status hubungan kerja dan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Memenuhi tuntutan upah layak bagi Awak Mobil Tangki, dengan memperhatikan standar pengupahan, struktur dan skala upah, beban kerja, risiko pekerjaan, serta ketentuan atau standar internal Pertamina yang memang berlaku terhadap pekerjaan AMT.

Berita Lainnya  Kompak Jabar Geruduk Dishub Jabar, Kadishub Enggan Temui Mahasiswa, Polemik PJU Kian Disorot

3. Memberikan kejelasan tertulis mengenai dasar perhitungan upah AMT, termasuk komponen upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, lembur, dan hak lainnya.

4. Memastikan tidak ada penghilangan masa kerja maupun pengabaian hak pekerja akibat pergantian perusahaan vendor, sesuai ketentuan perlindungan dan pengalihan hak yang berlaku.

5. Memastikan pembayaran upah lembur, tunjangan, jaminan sosial ketenagakerjaan, jaminan kesehatan, serta hak normatif lainnya dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan.

6. Memberikan transparansi mengenai hubungan kontraktual antara PT Pertamina Patra Niaga dengan PT Garda Utama Nasional, khususnya ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan pekerja AMT.

7. Mengadakan pertemuan resmi dengan perwakilan SP-AMT Plumpang untuk membahas dan menyelesaikan seluruh persoalan hak-hak pekerja secara terbuka dan bertanggung jawab.

PERMINTAAN PENYELESAIAN
Kami meminta agar kedua perusahaan memberikan jawaban tertulis dan mengagendakan pertemuan bipartit atau pertemuan penyelesaian bersama dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak surat ini diterima.

Apabila tuntutan tersebut tidak mendapatkan tanggapan dan penyelesaian yang jelas, SP-AMT Plumpang akan mempertimbangkan langkah-langkah sesuai mekanisme hukum yang berlaku, termasuk pencatatan perselisihan hubungan industrial kepada instansi ketenagakerjaan yang berwenang.

Kami berharap PT Garda Utama Nasional dan PT Pertamina Patra Niaga tidak mengabaikan hak-hak pekerja yang selama ini telah berkontribusi dalam mendukung operasional distribusi energi nasional.

Jangan sampai pergantian vendor justru menjadi persoalan baru bagi pekerja, sementara hak-hak mereka tidak mendapatkan kepastian penyelesaian.

Pertamina sebagai pihak yang berkaitan dengan operasional distribusi BBM juga patut dimintai penjelasan mengenai mekanisme pengawasan terhadap vendor, khususnya dalam memastikan pemenuhan hak tenaga kerja dan standar pengupahan.

Sejumlah pertanyaan mendasar perlu dijawab secara terbuka. Siapa yang bertanggung jawab atas pesangon AMT yang belum dibayarkan? Apakah vendor sebelumnya atau vendor baru? Bagaimana status hubungan kerja para AMT setelah peralihan vendor? Dan apakah standar upah yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan yang menjadi acuan?

Hingga persoalan ini mendapatkan penjelasan resmi, kepastian nasib para AMT Plumpang menjadi hal yang tidak boleh diabaikan.
Jangan hanya menuntut pekerja menjalankan kewajibannya, sementara hak-hak mereka justru menggantung tanpa kepastian.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada PT Garda Utama Nasional (GUN), Pertamina, vendor sebelumnya, maupun pihak terkait lainnya guna memperoleh pemberitaan yang berimbang dan transparan.

(Yusup_Yakub Singa)

Bagikan Artikel