KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT || LINGKARAKTUAL.COM – Aksi pengusiran, intimidasi, hingga dugaan tindakan kekerasan terhadap jurnalis kembali mencoreng kebebasan pers di Indonesia.
Peristiwa tersebut dialami jurnalis media pikiranrakyat.com yang tengah menjalankan tugas peliputan pertemuan warga terkait persoalan dugaan penyerobotan tanah negara seluas 2.200 meter persegi untuk pembangunan balai pertemuan di kawasan Kota Wisata, Kabupaten Bogor, Sabtu (21/11/2026).
Tindakan pengusiran dan intimidasi terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas jurnalistik merupakan persoalan serius. Pasalnya, kehadiran wartawan dalam suatu kegiatan peliputan merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pers untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Peristiwa ini kembali memunculkan pertanyaan besar mengenai jaminan keamanan dan perlindungan terhadap jurnalis ketika menjalankan tugas di lapangan. Terlebih, peliputan tersebut berkaitan dengan persoalan kepentingan publik, yakni dugaan penguasaan atau penyerobotan tanah negara.
PERS BUKAN MUSUH, JURNALIS BUKAN UNTUK DIINTIMIDASI!
Perlu ditegaskan bahwa kerja jurnalistik dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Sementara itu, Pasal 18 ayat (1) UU Pers mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
Pengusiran maupun intimidasi terhadap jurnalis yang sedang melakukan peliputan tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Setiap dugaan tindakan penghalangan kerja jurnalistik perlu ditelusuri secara objektif dan ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
MENDESAK PERLINDUNGAN DAN PENGUSUTAN
Atas kejadian tersebut, diperlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum, Dewan Pers, serta organisasi profesi wartawan untuk memastikan jurnalis memperoleh perlindungan ketika menjalankan tugas jurnalistik.
Apabila terdapat keberatan terhadap pemberitaan atau proses peliputan, mekanisme penyelesaian harus ditempuh melalui jalur yang sesuai dengan ketentuan hukum dan kode etik jurnalistik, bukan melalui intimidasi, pengusiran, apalagi tindakan kekerasan.
Kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang berpotensi menghalangi kerja jurnalistik harus menjadi perhatian bersama.
Jurnalis bekerja untuk menyampaikan informasi kepada publik. Mengintimidasi jurnalis berarti mempertaruhkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Lawan kekerasan terhadap jurnalis! Hormati kerja jurnalistik! Lindungi kebebasan pers!
(Red)











