JAKARTA || LINGKARAKTUAL.COM – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, angkat bicara menyikapi desakan masyarakat agar riwayat pendidikan dan ijazah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dibuka kepada publik.
Doli menilai, informasi mengenai latar belakang pendidikan para legislator sebenarnya sudah tersedia melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Masyarakat yang ingin mengetahui persyaratan maupun rekam jejak pendidikan anggota DPR dapat menelusurinya melalui data pencalonan yang dipublikasikan penyelenggara pemilu.
Pernyataan tersebut disampaikan Doli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, dokumen dan informasi yang berkaitan dengan proses pencalonan anggota legislatif telah melalui mekanisme serta ketentuan yang berlaku. Karena itu, ia meminta agar persoalan ijazah anggota DPR tidak terus-menerus menjadi polemik baru.
Doli juga mempertanyakan tujuan di balik munculnya desakan tersebut. Ia mengingatkan agar energi publik tidak kembali terkuras untuk memperpanjang persoalan yang menurutnya dapat ditelusuri melalui data KPU.
Ia menegaskan, seluruh anggota DPR yang saat ini menduduki kursi parlemen merupakan hasil proses pemilihan umum. Dalam proses tersebut, masyarakat memiliki kesempatan menentukan wakil rakyat berdasarkan pertimbangan dan pilihan masing-masing.
Terkait sorotan mengenai tingkat pendidikan sejumlah legislator, Doli berpandangan bahwa terpilihnya seseorang menjadi anggota DPR merupakan hasil keputusan pemilih di daerah pemilihan masing-masing.
Menurutnya, masyarakat tentu memiliki pertimbangan sebelum memberikan suara kepada calon yang dianggap layak mewakili mereka.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, juga menyampaikan bahwa informasi persyaratan pencalonan anggota DPR pada dasarnya dapat diakses melalui KPU.
Dasco menyebut keterbukaan data tersebut sudah menjadi bagian dari mekanisme pencalonan anggota legislatif.
Desakan pembukaan ijazah anggota DPR sendiri belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Isu tersebut turut berkembang setelah muncul polemik terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka yang kemudian diikuti kabar pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden.
Selain perbincangan di media sosial, masyarakat juga mulai menggalang petisi yang mendorong keterbukaan riwayat pendidikan para wakil rakyat, mulai dari jenjang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi.
Perdebatan ini pun memunculkan kembali tuntutan publik mengenai transparansi informasi pendidikan pejabat negara dan para wakil rakyat yang memperoleh mandat melalui pemilihan umum.
(Red)











