BEKASI || LINGKARAKTUAL.COM – Kepala Desa Suka Rukun, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Edi Nuraidi HS, S.Pd., menegaskan bahwa proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa akan dilaksanakan sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Senin (16/11).
Edi menyampaikan, pihaknya berkomitmen untuk mematuhi seluruh regulasi pemerintah, baik Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), maupun Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi.
“Intinya kami akan taat Undang-Undang. Untuk pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, kami akan mengikuti mekanisme serta tahapan sesuai aturan yang berlaku,” jelas Edi saat memberikan keterangan kepada Lingkaraktual.com melalui pesan WhatsApp.
Ia juga menyampaikan bahwa pada Senin (16/11/2026), pihaknya akan menyerahkan data dan dokumen permohonan rekomendasi terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada Camat Sukatani untuk diproses sesuai ketentuan regulasi.

Menurut Edi, proses tersebut harus mengacu pada ketentuan peraturan pemerintah yang disebutkannya sebagai PP Nomor 16 Tahun 2026 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Desa, serta Perda Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa.
Ia turut menyinggung Pasal 76 ayat (2) Perda Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016, yang menurut keterangannya mengatur sejumlah
persyaratan umum calon perangkat desa, di antaranya:
– Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum (SMU) atau sederajat.
– Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun pada saat mendaftarkan diri.
– Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang selama satu tahun sebelum pendaftaran.
Lebih lanjut, Edi menjelaskan bahwa dokumen permohonan rekomendasi tersebut akan disampaikan melalui Pemerintah Kecamatan Sukatani untuk diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi.
“Setelah melalui proses sesuai regulasi, selanjutnya akan diteruskan kepada pemerintah daerah atau Bupati untuk mendapatkan tindak lanjut terkait penerbitan surat keputusan (SK) pengangkatan perangkat desa,” ungkapnya.
Dengan demikian, Edi menegaskan bahwa setiap tahapan pengangkatan maupun pemberhentian perangkat Desa Suka Rukun harus berjalan berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku, sehingga proses administrasi pemerintahan desa dapat dilaksanakan secara tertib dan sesuai ketentuan hukum.
(Juhata)











