Beranda News Gubernur Jabar Apresiasi Langkah Bupati Bekasi Jamin Kesehatan Warga

Gubernur Jabar Apresiasi Langkah Bupati Bekasi Jamin Kesehatan Warga

KAB. BEKASI, JAWA BARAT || LINGKARAKTUAL.COM || – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi langkah Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja dalam memperkuat jaminan kesehatan masyarakat melalui program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.

Melalui program tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi menanggung pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat guna memperluas akses pelayanan kesehatan.

Apresiasi tersebut disampaikan Dedi saat menghadiri peluncuran UHC Prioritas Program Jaminan Kesehatan Kabupaten Bekasi Tahun 2026 di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat,

Menurut Dedi, program Pemerintah Kabupaten Bekasi merupakan penguatan dari kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Kabupaten Bekasi dinilai telah menerjemahkan kesepakatan tersebut melalui kebijakan pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah.

“Ini menyempurnakan MoU yang dibuat antara gubernur, bupati, dan wali kota untuk memberikan jaminan warga Jawa Barat berobat dengan hanya menggunakan KTP di 86 rumah sakit.

Berita Lainnya  Sediakan Jalan dan Jambatan Nyaman di Tasikmalaya, Pemprov Jabar Keluarkan Dana Hampir Rp300 Miliar

Nah, Bupati Bekasi lebih mengonkretkan lagi bahwa bukan hanya menggunakan KTP, seluruh pemilik KTP di Kabupaten Bekasi sudah dijamin pelaksanaan kesehatannya melalui program BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi,” ujar Dedi.

Ia menjelaskan, jaminan kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan kepesertaan BPJS Kesehatan.

Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan ketika menghadapi tindakan medis atau kebutuhan pengobatan yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam skema pembiayaan BPJS Kesehatan.

“Tidak semua BPJS meng-cover pengobatan warga. Ada jenis-jenis yang tidak bisa ter-cover, ada batasan yang tidak bisa ter-cover. Itulah makna Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten serta kota menandatangani kesepakatan dengan seluruh rumah sakit yang jumlahnya 86, Artinya: pemerintah memberikan jaminan pengobatan tanpa limit biaya,” tegasnya.

Dedi menekankan, kesepakatan dengan rumah sakit tersebut merupakan upaya memperluas peran pemerintah dalam memberikan perlindungan kesehatan.

Berita Lainnya  Tanpa Sosialisasi ke Pemilik, Pergantian Vendor Parkir Apartemen The Suites Metro Tuai Protes

Menurutnya, masyarakat yang membutuhkan penanganan medis harus tetap mendapatkan pelayanan meskipun menghadapi keterbatasan pembiayaan.

“Negara hanya hadir dengan batasan. Negara tidak boleh hadir dalam batasan. Negara harus hadir dalam ketidakterbatasan layanan. Itu prinsip. Untuk itu kita mencoba menerjemahkan prinsip tersebut dalam MoU,” katanya.

Lebih lanjut, Dedi mengingatkan bahwa dukungan pemerintah bagi masyarakat yang sakit juga perlu memperhatikan kebutuhan di luar tindakan medis.

Pasien dengan penyakit yang membutuhkan perawatan berkelanjutan, seperti kemoterapi dan cuci darah, memerlukan dukungan tambahan karena kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk bekerja dan memperoleh penghasilan.

“Orang yang sudah kemoterapi tidak mungkin bisa menghasilkan uang lagi secara sempurna. Orang yang cuci darah itu sudah kehilangan setengah dari pendapatan hidupnya. Negara harus hadir lagi,” ungkapnya.

Selain menjamin pembiayaan pengobatan, Dedi mengajak masyarakat membangun kesadaran untuk menjaga kesehatan melalui pola hidup sehat.

Berita Lainnya  Ketum DPP IWO Indonesia Dukung Abray Pimpin Pokja Wartawan Kabupaten Bekasi

Menurutnya, upaya pencegahan penyakit perlu dimulai dari kebiasaan individu dalam menjaga pola makan, tidur, dan minum, serta mengendalikan pikiran dan emosi.

“Yang menjamin kesehatan itu sebenarnya bukan negara, yang menjamin kesehatan itu adalah diri kita sendiri dan orang sehat itu karena dirinya mampu menjaga makanan, pola tidur, pola minum, dan menjaga pikiran serta hatinya untuk tidak setiap hari penuh kebencian,” tuturnya.

Peluncuran UHC Prioritas Kabupaten Bekasi Tahun 2026 menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat.

Melalui kebijakan ini, akses pelayanan kesehatan diharapkan semakin mudah dan masyarakat memperoleh kepastian pembiayaan ketika membutuhkan pengobatan.

Dedi menilai, langkah Bupati Bekasi tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat.

Ia berharap komitmen itu terus ditingkatkan agar warga memperoleh pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Editor: Diskominfo Kab. Bekasi.

(D.F & Red)

Bagikan Artikel