JAKARTA || LINGKARAKTUAL.COM – Roy Suryo kembali menyuarakan desakan agar parlemen tidak serta-merta menerima pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ia justru meminta DPR dan MPR mempertimbangkan jalur pemakzulan melalui mekanisme konstitusional.
Menurut Roy, pengunduran diri dan pemberhentian melalui proses pemakzulan merupakan dua hal berbeda, termasuk dalam konsekuensi hak serta fasilitas yang diterima setelah seseorang tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden.
Pernyataan tersebut disampaikan Roy saat menghadiri acara syukuran berupa tumpengan bersama sejumlah emak-emak di depan Gedung DPR RI, Jumat (13/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Roy menegaskan bahwa persoalan Gibran tidak seharusnya berhenti pada pengajuan surat pengunduran diri. Ia bahkan meminta agar persoalan tersebut diproses terlebih dahulu melalui mekanisme hukum dan ketatanegaraan.
“Yang mau diganti ini diadili dulu. Ya, jangan seenaknya, jangan lupa, bukan hanya dia. Bapaknya (Jokowi) juga,” ujar Roy.
Roy juga mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah anggota DPR RI untuk membicarakan kemungkinan penolakan terhadap surat pengunduran diri tersebut.
Ia berpandangan, parlemen masih dapat menjalankan hak menyatakan pendapat apabila terdapat dasar dan prosedur konstitusional yang memenuhi persyaratan.
“Saya semalam ketemu dengan beberapa anggota DPR. Anggota DPR masih punya hak untuk apa? Untuk menolak pengunduran dirinya (Gibran),” ungkapnya.
Ia menambahkan, penolakan pengunduran diri menurut pandangannya tidak berarti menghalangi Gibran untuk meninggalkan jabatan, melainkan agar proses pemakzulan tetap dapat ditempuh.
“Meskipun tidak mengurangi keinginan dia untuk tetap lengser. Tapi pengunduran dirinya ditolak, dan nanti tetap yang namanya hak menyatakan pendapat itu tetap dilakukan, dan dia tetap harus dimakzulkan,” kata Roy.
Roy Suryo Pertanyakan Pernyataan Gibran Soal Siap Bertarung “Fight”
Tak hanya mempersoalkan mekanisme pengunduran diri, Roy juga menanggapi pernyataan Gibran sebelumnya yang menyebut keputusannya mundur tidak berkaitan dengan polemik ijazah.
Roy turut menyoroti pernyataan Gibran mengenai kesiapan menghadapi pihak-pihak yang menantangnya. Ia mempertanyakan bukti dari pernyataan tersebut.
“Kemarin sambutannya dia bilang, ‘Saya mundur bukan karena ijazah,’ dan dia ngomong, ‘Kalau dia mau fight, mana buktinya mau fight?'” ujar Roy.
Roy kemudian melontarkan sejumlah kritik terhadap Gibran dengan menggunakan istilah keras untuk menggambarkan penilaiannya terhadap sikap Wakil Presiden tersebut.
“Gibran itu bukan negarawan, bukan lagi ksatria, tapi pengkhianat dan juga pengecut,” tegasnya.
Soal Pengganti, Roy Serahkan kepada Prabowo
Mengenai siapa sosok yang nantinya akan mengisi posisi Wakil Presiden apabila terjadi pergantian jabatan, Roy menyatakan menyerahkan persoalan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Kita serahkan ke Pak Prabowo untuk calon penggantinya,” kata Roy yang dikenal sebagai pakar telematika.
Pernyataan Roy tersebut kembali membawa perhatian pada perdebatan mengenai perbedaan konsekuensi antara pengunduran diri dan pemberhentian melalui pemakzulan.
Meski demikian, proses pemberhentian Wakil Presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan desakan politik. Mekanisme tersebut harus mengacu pada ketentuan konstitusi serta prosedur hukum yang berlaku.
Hingga persoalan ini memperoleh kejelasan melalui mekanisme resmi, pernyataan Roy Suryo tetap menjadi bagian dari dinamika dan perdebatan politik nasional.
(Red)
