KOTA BANDUNG, JAWA BARAT || LINGKARAKTUAL.COM || – Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat (KOBD) menilai Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Jawa Barat sampai dengan posisi September 2025 tetap stabil dengan kinerja tumbuh positif didukung dengan fungsi intermediasi yang optimal dan likuditas yang memadai.
Sektor Perbankan di Jabar menunjukkan pertumbuhan positif (year on year) tercermin dari beberapa indikator, antara lain Total Aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Kredit, dengan tingkat pertumbuhan masing-masing pada posisi September 2025 sebesar 2,22 persen; 4,62 persen; dan 3,75 persen.
Tingkat risiko kredit yang direfleksikan oleh rasio Non-Performing Loan (NPL) relatif terjaga dalam batas threshold dengan nilai 3,58 persen.
Berikutnya, fungsi intermediasi yang tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 141,46 persen menunjukan bahwa porsi kredit yang disalurkan kepada masyarakat cukup besar.
Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman mengatakan bahwa berdasarkan data sebaran penyaluran kredit di Indonesia, penyaluran kredit Bank Umum berdasarkan Lokasi Proyek di Jabar mencapai Rp1.032 triliun (tumbuh 3,75 persen yoy).
“Pertumbuhan kredit tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit nasional sebesar 7,65 persen yoy.
Selain itu, pertumbuhan kredit bank umum di Jawa Barat lebih rendah daripada
* Sumatera Utara (13,59 persen yoy),
* DKI Jakarta (10,78 persen yoy), dan
* Banten (5,97 persen yoy).
Secara nasional,
* Jawa Barat merupakan provinsi kedua dengan penyaluran kredit terbesar setelah
* DKI Jakarta dengan market share mencapai 12,38 persen terhadap total kredit nasional,” paparnya.
“Berdasarkan sektor ekonomi menurut Darwisman, penyaluran kredit berdasarkan Lokasi Proyek Bukan Bank terbesar disalurkan ke
* Rumah Tangga sebesar Rp432,53 triliun (tumbuh 6,45 persen yoy) dan
* Industri Pengolahan sebesar Rp164,72 Triliun (tumbuh sebesar 9,17 persen yoy),” imbuh Darwisman.
Apabila dilihat dari fungsi intermediasi Bank dengan sebaran Kabupaten/Kota di wilayah kerja KOBD, untuk 5 (lima) Kabupaten/Kota dengan DPK terbesar berada di
* Kota Bandung (Rp241,95 triliun, share 33,15 persen),
* Kota Bekasi (Rp106,07 triliun, share 14,54 persen),
* Kab. Bekasi (Rp60,40 triliun, share 8,28 persen),
* Kota Depok (Rp50 triliun, share 6,85 persen), dan
* Kabupaten Karawang (Rp43,02 triliun, share 5,90 persen).
Untuk 5 (lima) Kabupaten/Kota dengan penyaluran kredit terbesar adalah
* Kabupaten Bekasi (Rp173,25 triliun, share 16,78 persen),
* Kabupaten Bogor (Rp142,63 triliun, share 13,82 persen),
* Kota Bandung (Rp131,31 triliun, share 12,72 persen),
* Kota Bekasi (Rp76,71 triliun, share 7,43 persen) dan
* Kabupaten Karawang (Rp75,87 triliun, share 7,35 persen).
Sementara itu, rasio NPL gross tertinggi berada di
* Kabupaten Cianjur (Rp1,27 triliun, 7,39 persen),
* Kota Sukabumi (Rp314 miliar, 5,36 persen),
* Kota Bandung (Rp6,84 triliun, 5,21 persen),
* Kabupaten Sukabumi (Rp926 miliar, 5,21 persen), dan
* Kab. Tasikmalaya (Rp539 miliar, 4,92 persen)
Total penyaluran Kredit UMKM berdasarkan lokasi proyek posisi September 2025 secara Nasional mencapai Rp1.502,61 triliun.
Penyaluran Kredit UMKM di Jawa Barat mencapai Rp188,03 triliun dengan share 12,51 persen terhadap nasional dengan NPL Gross sebesar 6,17 persen dan menjadi Provinsi dengan kategori penerima Kredit UMKM terbesar kedua setelah Jawa Timur (Rp225,88 triliun, NPL Gross 4,49 persen).
Sedangkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tercatat pada posisi September 2025 sebanyak 40.616 pelaku usaha di Jawa Barat telah memanfaatkan pembiayaan KUR dengan total penyaluran sebesar Rp2,27 triliun dan outstanding saat ini mencapai Rp2,21 triliun.
KOBD bersama unit kerja di bawahnya yaitu Kantor OJK Cirebon (KOCB) dan Kantor OJK Tasikmalaya (KOTM) telah menyusun Peta Jalan PED Provinsi Jawa Barat dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, kelayakan investasi, dan komprehensif.
Di tahun 2025, KOBD berencana untuk mengembangkan komoditas unggulan Susu Sapi Perah di Provinsi Jawa Barat.
Dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025, Pemprov Jabar menetapkan pengembangan komoditas susu Sapi Perah di Kabupaten Bandung dan Bogor dengan target pertumbuhan sebesar 23,75 persen dalam 5 (lima) tahun ke depan dari sebesar 246,6 ribu ton di tahun 2024 menjadi 305 ribu ton di tahun 2029.
Pada tanggal 11 September 2025, telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Program Pengembangan Komoditas Susu Sapi Perah di Jawa Barat di Lembang antara Pemerintah Daerah, Offtaker, dan Perbankan.
Sebanyak 13 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jabar menjadi sentra produksi susu Sapi Perah dengan jumlah produksi terbanyak ada di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, masing-masing sebanyak 66.421 Ton dan 66.256 Ton.
Mempertimbangkan signifikansi potensi ekonomi (volume produksi dan ketersediaan peternak), KOBD bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) dan Biro Perekonomian Provinsi Jawa Barat, menginisiasi pengembangan Susu Sapi Perah di Kab. Bandung, Kab Bandung Barat, Kab. Garut, Kab. Subang, dan Kab. Bogor.
Selain itu, KOBD bersama DKPP mengembangkan 1 (satu) sentra produksi susu Sapi Perah yakni Kabupaten Majalengka melalui pemberian 50 ekor sapi perah yang diharapkan dapat berproduksi susu di Tahun 2026.
KOBD akan melibatkan KOTM dalam pengembangan susu Sapi Perah di sentra Kabupaten Garut, dan melibatkan KOCB dalam pengembangan susu Sapi Perah di sentra Kabupaten Majalengka.
Realisasi penyaluran kredit kepada peternak sapi perah per posisi 30 September 2025 sebesar Rp4,1 miliar dengan total sebanyak 90 debitur.
Selanjutnya, OJK Provinsi Jawa Barat akan melalukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap implementasi program pengembangan peternak sapi perah di Jawa Barat.
Editor: Humas Jabar.
(D.F & Red)
