CIMAHI, JAWA BARAT || LINGKARAKTUAL.COM || — Peta kepemimpinan politik di Kota Cimahi memasuki babak baru. Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, resmi ditetapkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Cimahi periode 2026–2030 melalui Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar yang digelar di Kota Cimahi, Senin (21/9/2026).
Ngatiyana ditetapkan secara aklamasi setelah melalui proses penjaringan internal partai. Penetapan tersebut sekaligus membuka fase baru bagi Golkar Cimahi untuk memperkuat konsolidasi organisasi, merapikan barisan kader, serta membangun kerja politik yang lebih dekat dengan masyarakat.
Usai menerima mandat tersebut, Ngatiyana memilih tidak mengumbar janji besar. Ia menegaskan akan melanjutkan program dan hal-hal yang sudah berjalan baik sekaligus memperbaiki berbagai kekurangan yang masih ada.
“Yang sudah baik, kita lanjutkan. Kalau masih ada kekurangan, tentu kita perbaiki. Saya tidak ingin muluk-muluk. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan saya, Partai Golkar Kota Cimahi bisa menjadi lebih baik,” ujar Ngatiyana.
Bagi Ngatiyana, posisi Ketua DPD Partai Golkar bukan sekadar jabatan struktural. Amanah tersebut harus dibuktikan melalui konsolidasi, kedisiplinan, komunikasi serta kerja nyata di tengah masyarakat.
Dari Prajurit untuk Amanah Politik
Latar belakang Ngatiyana sebagai prajurit TNI menjadi salah satu prinsip yang ia bawa dalam menjalankan amanah politiknya. Loyalitas, disiplin dan tanggung jawab disebutnya sebagai nilai yang selama ini membentuk cara pandangnya dalam menjalankan tugas.
“Saya dibesarkan sebagai prajurit. Dalam kehidupan prajurit, loyalitas dan disiplin adalah nilai yang sangat penting. Ketika mendapatkan sebuah amanah, yang utama bagi saya adalah melaksanakan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab dan tetap berada dalam koridor aturan serta kepentingan bangsa dan negara,” tegasnya.
Prinsip tersebut, kata dia, akan menjadi pijakan dalam memimpin Golkar Cimahi. Setiap keputusan organisasi harus dihormati dan dijalankan secara bertanggung jawab dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat serta aturan yang berlaku.
Setelah memperoleh mandat Musda, Ngatiyana mengajak seluruh kader dan jajaran pengurus memperkuat persatuan internal. Ia meminta kader tidak hanya hadir ketika momentum politik tiba, tetapi konsisten membangun kedekatan dengan masyarakat.
“Saya mengajak seluruh kader Golkar Cimahi untuk turun ke masyarakat. Dengarkan keluhan mereka, pahami kebutuhannya, dan hadir dengan solusi. Jangan hanya meminta masyarakat mengenal Golkar, tetapi Golkar harus membuat masyarakat merasakan manfaat kehadiran kader-kadernya,” katanya.
Menurut Ngatiyana, kekuatan partai tidak semata ditentukan oleh struktur organisasi, tetapi juga kualitas kader dan kemampuan membangun kepercayaan publik.
Karena itu, Golkar Cimahi diarahkan untuk menjadi organisasi politik yang terbuka, modern dan adaptif terhadap perubahan zaman, namun tetap memiliki akar kuat di tengah masyarakat.
“Kita harus bekerja dengan disiplin. Kita harus kompak. Kita harus menghormati perbedaan. Dan yang paling penting, kita harus membangun politik yang memberikan manfaat. Kalau masyarakat membutuhkan kita, kader Golkar harus hadir,” ujarnya.
Tegaskan Diri sebagai Wali Kota untuk Semua
Di tengah amanah barunya sebagai pimpinan partai, Ngatiyana menegaskan adanya perbedaan ruang tanggung jawab antara dirinya sebagai Ketua DPD Partai Golkar dan sebagai Wali Kota Cimahi.
Sebagai kepala daerah, ia menyatakan dirinya merupakan wali kota bagi seluruh masyarakat Cimahi, tanpa membedakan latar belakang maupun pilihan politik.
“Sebagai wali kota, saya adalah wali kota bagi seluruh masyarakat Cimahi. Saya juga harus menjadi mitra bagi seluruh partai politik yang ada di Kota Cimahi. Tidak ada masyarakat Cimahi yang boleh merasa bukan bagian dari pemerintahan ini,” tuturnya.
Ngatiyana menyebut perbedaan pilihan politik sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Namun, setelah proses politik berlangsung, seluruh elemen memiliki tanggung jawab bersama menjaga Kota Cimahi tetap aman, kondusif dan produktif.
“Pemerintah membutuhkan DPRD, membutuhkan partai politik, membutuhkan dunia usaha, membutuhkan komunitas, membutuhkan tokoh masyarakat, dan tentu saja membutuhkan seluruh warga Cimahi,” katanya.
Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Perhatian
Ngatiyana juga menyoroti pentingnya hubungan konstruktif antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Menurutnya, komunikasi dengan pemerintahan di tingkat atas bukan semata persoalan politik, melainkan kebutuhan pemerintah daerah dalam memperjuangkan kepentingan pembangunan.
Kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat perlu diperkuat, bersamaan dengan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara sehat.
“Kita harus realistis. Kota Cimahi membutuhkan sumber daya yang cukup untuk membangun. Karena itu, kemampuan pemerintah kota dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat harus diperkuat. Tetapi pada saat yang sama, PAD juga harus terus kita tingkatkan secara sehat, tanpa membebani masyarakat,” katanya.
Pendekatan tersebut diharapkan membuka ruang lebih luas bagi Kota Cimahi untuk mengoptimalkan pembangunan sekaligus meningkatkan kemampuan daerah memenuhi kebutuhan masyarakat.
Janji Politik Harus Menjadi Kerja Nyata
Ngatiyana menegaskan amanah politik tidak boleh berhenti pada seremoni maupun slogan.
Baginya, janji politik harus diterjemahkan menjadi pekerjaan pemerintahan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Saya tidak ingin janji politik berhenti sebagai kata-kata pada masa kampanye. Janji politik harus menjadi komitmen moral untuk bekerja. Karena itu, selama saya diberikan amanah memimpin Kota Cimahi, orientasi saya tetap kepada pelayanan dan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Ia menyebut pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi masyarakat, lingkungan serta ketenteraman tetap menjadi bagian penting dalam agenda pengabdian di Kota Cimahi.
Ukuran keberhasilan pemerintahan, menurutnya, bukan semata banyaknya program atau besarnya anggaran, melainkan sejauh mana manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Aklamasi Buka Jalan Konsolidasi Menuju 2029
Terpilihnya Ngatiyana secara aklamasi membuka fase baru bagi Partai Golkar Kota Cimahi. Musda menjadi titik awal untuk memperkuat konsolidasi organisasi, menyatukan jajaran pengurus dan kader, sekaligus membangun kerja politik yang berkelanjutan.
Agenda menuju 2029 pun mulai menjadi bagian dari dinamika organisasi. Namun, Ngatiyana menekankan bahwa proses tersebut tidak boleh hanya diisi dengan aktivitas politik praktis.
Baginya, pekerjaan utama kader adalah membangun kepercayaan masyarakat melalui kehadiran dan kerja nyata.
“Yang sudah baik kita pertahankan, yang belum baik kita perbaiki. Kita bekerja bersama-sama. Mudah-mudahan Partai Golkar Kota Cimahi semakin solid dan semakin memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ngatiyana sebelumnya menyatakan bahwa persoalan 2029 masih akan dilihat ke depan. Untuk saat ini, ia menegaskan fokusnya adalah menjalankan amanah sebagai Wali Kota Cimahi hingga masa tugasnya selesai.
Menutup pernyataannya, Ngatiyana mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kondusivitas Kota Cimahi. Ia berharap perbedaan politik tidak menjadi penghalang bagi seluruh pihak untuk bekerja sama membangun kota.
“Saya ingin Cimahi tetap menjadi rumah bersama. Rumah bagi seluruh agama, seluruh kelompok masyarakat, seluruh partai politik, seluruh generasi, dan seluruh warga. Perbedaan adalah kenyataan dalam demokrasi, tetapi persatuan adalah pilihan yang harus terus kita rawat,” katanya.
Amanah sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Cimahi, lanjut Ngatiyana, akan dijalankan berdampingan dengan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah. Dua amanah tersebut memiliki ruang tugas berbeda, tetapi menurutnya bermuara pada nilai yang sama, yakni pengabdian kepada masyarakat dan kepentingan bangsa.
“Saya adalah prajurit yang mendapat amanah baru. Prinsip saya tetap sama: loyal kepada negara, patuh kepada konstitusi dan aturan, bekerja dengan disiplin, dan mengutamakan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan terpilihnya Ngatiyana secara aklamasi, Partai Golkar Kota Cimahi memasuki fase konsolidasi baru. Tantangan berikutnya adalah bagaimana kepemimpinan tersebut diterjemahkan menjadi kerja organisasi yang semakin dekat dengan masyarakat Cimahi, sekaligus memastikan roda pemerintahan tetap berjalan untuk seluruh warga.
