BANDUNG, JAWA BARAT || LINGKARAKTUAL.COM || 24 Juli 2026 – Aktivis kemanusiaan Dodi Permana melontarkan kritik terhadap sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi. Dalam Sarasehan KNPI Kota Bandung yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Dodi menilai sejumlah kebijakan strategis dilakukan secara tergesa-gesa, minim kajian, dan dinilai berdampak pada kondisi sosial maupun ekonomi masyarakat.
Menurut Dodi, salah satu kebijakan yang menjadi sorotannya adalah penutupan aktivitas tambang legal di kawasan Rumpin dan Parung Panjang. Ia berpendapat kebijakan tersebut membawa konsekuensi serius bagi ribuan warga yang selama ini menggantungkan penghidupan dari sektor tersebut.
Dodi menyatakan, saat kebijakan penutupan tambang diumumkan, pemerintah menyampaikan berbagai rencana, mulai dari kompensasi bagi masyarakat terdampak, penyediaan lapangan kerja baru, masa transisi selama dua hingga tiga bulan, hingga bantuan kredit kendaraan tanpa uang muka. Namun, menurutnya, berbagai janji tersebut belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
“Akibatnya, banyak warga kehilangan mata pencaharian dan kondisi ekonomi mereka semakin sulit. Masyarakat merasa ditinggalkan setelah kebijakan itu diterapkan,” ujar Dodi.
Selain persoalan tambang, Dodi juga mengkritik penataan kawasan di sejumlah daerah yang, menurutnya, dilakukan melalui penggusuran tanpa solusi yang memadai bagi warga terdampak. Ia menilai pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada penataan fisik wilayah, tetapi juga memastikan adanya relokasi yang layak maupun tempat usaha pengganti bagi masyarakat yang kehilangan sumber penghidupan.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh mengorbankan kelompok masyarakat kecil.
“Penataan kota harus mengedepankan etika sekaligus estetika. Jangan hanya memperindah kawasan, tetapi masyarakat yang terdampak justru kehilangan rumah dan mata pencaharian,” tegasnya.
Dodi juga menyampaikan pandangannya bahwa memburuknya kondisi ekonomi masyarakat berpotensi berkaitan dengan meningkatnya berbagai persoalan sosial, termasuk tindak kriminalitas di sejumlah wilayah. Karena itu, ia mendorong pemerintah agar lebih serius menghadirkan kebijakan yang mampu menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang kehilangan pekerjaan maupun tempat usaha.
Dalam kesempatan tersebut, Dodi turut meminta DPRD Provinsi Jawa Barat memperkuat fungsi pengawasan terhadap setiap kebijakan pemerintah daerah agar pelaksanaannya benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Sebagai wakil rakyat, DPRD harus hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Jangan sampai warga yang terdampak kebijakan merasa tidak memiliki tempat untuk mengadu,” katanya.
Menutup pernyataannya, Dodi berharap setiap kebijakan strategis yang menyangkut kehidupan masyarakat disusun berdasarkan kajian yang komprehensif dengan melibatkan akademisi, pakar, pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, proses perumusan kebijakan yang partisipatif akan membantu meminimalkan dampak negatif sekaligus mencegah munculnya persoalan baru di kemudian hari.
“Kebijakan publik harus menghadirkan keadilan dan solusi, bukan menambah beban masyarakat. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan aspek kemanusiaan, ekonomi, dan keberlanjutan,” pungkas Dodi.
(Pu2t)
