PURWAKARTA, JAWA BARAT || LINGKARAKTUAL.COM – Insiden yang diduga dialami dua wartawati saat hendak menjalankan tugas jurnalistik di Kantor DPD Partai NasDem Kabupaten Purwakarta menjadi sorotan.
Keduanya mengaku mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan hingga diminta meninggalkan area kantor partai tersebut ketika hendak melakukan peliputan kegiatan peringatan 15 tahun Restorasi Partai NasDem.
Peristiwa itu disebut terjadi pada Rabu (11/11/2026), di lingkungan Kantor Sekretariat DPD Partai NasDem Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
Dua wartawati tersebut masing-masing berinisial EV, dari media jabarexpose.com yang juga merupakan pengurus organisasi Gabungan Wartawan Indonesia (GWI), serta VR dari media sororaspirasi.my.id.
Berdasarkan keterangan EV, kedatangan mereka ke kantor DPD Partai NasDem Purwakarta bertujuan untuk menjalankan tugas peliputan sekaligus memperoleh informasi terkait kegiatan peringatan 15 tahun Restorasi.
Namun, situasi yang mereka harapkan justru berujung pada pengalaman yang tidak menyenangkan. Keduanya mengaku diminta keluar dari lingkungan kantor oleh seseorang yang disebut sebagai Ketua DPD Partai NasDem Purwakarta.
EV mengungkapkan bahwa dirinya merasa dipermalukan di hadapan orang lain atas kejadian tersebut. Bersama rekannya, VR, ia akhirnya meninggalkan lokasi dengan perasaan kecewa.
Peristiwa ini pun memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana seharusnya lembaga politik menyikapi kehadiran wartawan yang menjalankan tugas peliputan.
KEMERDEKAAN PERS MEMILIKI LANDASAN HUKUM
Dalam konteks perlindungan kerja jurnalistik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan jaminan terhadap kemerdekaan pers.
Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Sementara itu, Pasal 18 ayat (1) UU Pers mengatur ketentuan pidana terhadap setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
Meski demikian, penerapan ketentuan pidana tersebut harus melihat unsur perbuatan, bukti, serta fakta hukum dari peristiwa yang terjadi. Tidak setiap permintaan meninggalkan suatu lokasi secara otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghalangan kerja jurnalistik.
Kerja jurnalistik merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pers untuk memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi. Karena itu, setiap pihak, termasuk lembaga politik, diharapkan menghormati tugas dan profesi wartawan.
Jika terdapat keberatan terhadap kehadiran wartawan, mekanisme komunikasi dan penyampaian keberatan secara profesional semestinya dikedepankan tanpa intimidasi maupun perlakuan yang merendahkan martabat.
KONFIRMASI DAN HAK JAWAB TETAP TERBUKA
Hingga naskah ini disusun, keterangan mengenai alasan pihak DPD Partai NasDem Purwakarta meminta kedua wartawati meninggalkan lokasi belum tercantum dalam informasi yang diterima redaksi.
Redaksi Lingkaraktual.com membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Purwakarta maupun pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai kronologi dan alasan di balik kejadian tersebut.
Sebab, kebebasan pers bukan hanya menyangkut kepentingan wartawan atau perusahaan media, melainkan juga berkaitan dengan hak masyarakat untuk mengetahui informasi secara terbuka, akurat, dan berimbang.
(D.F & Redaksi Lingkaraktual.com)
