BANDUNG, JAWA BARAT || Lingkaraktual.com || – Audiensi antara Aliansi Ormas Pandawa Lima, DPRD Kota Bandung, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta PT Bandung Infra Investama (PT BII) di Komisi III DPRD Kota Bandung berlangsung panas.
Selain menyoroti proyek ducting utilitas, Pandawa Lima menegaskan bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan justru memunculkan persoalan di lapangan.
Ketua Pandawa Lima Kota Bandung, Agus, menegaskan pihaknya tidak menolak pembangunan maupun investasi. Namun, setiap kegiatan BUMD wajib berjalan sesuai regulasi, transparan, dan memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi Kota Bandung.
“Harapan kami sederhana. Kalau PT BII adalah BUMD, maka keberadaannya harus mampu meningkatkan PAD Kota Bandung. Jangan sampai justru menimbulkan polemik dan dugaan lemahnya pengawasan,” tegas Agus dalam forum audiensi.
Pandawa juga meminta DPRD memperkuat fungsi pengawasan terhadap pemanfaatan aset daerah dan kerja sama yang dijalankan PT BII agar seluruh aktivitas benar-benar sesuai ketentuan hukum.
Sementara itu, perwakilan Diskominfo Kota Bandung menjelaskan bahwa regulasi mengenai pajak daerah telah diperbarui melalui Peraturan Daerah terbaru yang menyesuaikan dengan ketentuan nasional. Pemerintah juga menyatakan terbuka terhadap kritik dan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek ducting.
Terkait sejumlah kecelakaan yang sempat terjadi di lokasi pekerjaan ducting, pihak PT BII mengakui pada tahap awal terdapat berbagai tantangan teknis. Namun, setiap laporan yang masuk diklaim langsung ditindaklanjuti. Perusahaan bahkan membuka layanan pengaduan selama 24 jam melalui WhatsApp dan media sosial, serta memberikan kompensasi kepada korban ketika terjadi insiden.
PT BII juga menyampaikan bahwa metode pekerjaan di lapangan terus dievaluasi, termasuk pemilihan teknologi pengeboran (boring) yang dinilai belum sepenuhnya cocok dengan karakteristik jalan di Kota Bandung. Berbagai masukan dari masyarakat dan DPRD disebut akan menjadi bahan perbaikan agar proyek berjalan lebih aman.
Meski demikian, Pandawa Lima menilai evaluasi tidak boleh berhenti pada penyelesaian kasus per kasus. Organisasi tersebut meminta adanya pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek, kepatuhan terhadap regulasi, serta kontribusi nyata PT BII sebagai BUMD terhadap pendapatan daerah.
Menurut Pandawa, keberhasilan sebuah BUMD tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur yang dikerjakan, tetapi juga dari besarnya manfaat ekonomi yang kembali kepada masyarakat melalui peningkatan PAD, pelayanan publik yang lebih baik, dan pelaksanaan proyek yang mengutamakan keselamatan warga.
Audiensi tersebut ditutup dengan komitmen DPRD untuk menindaklanjuti berbagai masukan, termasuk evaluasi proyek ducting, aspek keselamatan kerja di lapangan, dan optimalisasi peran PT BII sebagai BUMD strategis milik Pemerintah Kota Bandung.
