BEKASI, JAWA BARAT || LINGKARAKTUAL.COM || – BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dibentuk sebagai instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, di sejumlah daerah, muncul sorotan publik terkait pengelolaan BUMDes yang dinilai belum sepenuhnya transparan dan akuntabel.
Sejumlah pemerhati pembangunan desa menilai bahwa keberadaan BUMDes seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya menjadi formalitas administrasi tanpa kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan desa maupun kesejahteraan warga.
Kurangnya keterbukaan informasi mengenai pengelolaan keuangan, laporan keuntungan usaha, hingga mekanisme penyertaan modal kerap memunculkan pertanyaan dari masyarakat.
Kondisi tersebut dinilai dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga usaha yang sejatinya dibangun menggunakan sumber daya dan dukungan masyarakat desa.
“BUMDes harus dikelola secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana desa yang disertakan sebagai modal usaha dikelola dan apa manfaat yang telah dihasilkan,” ujar salah seorang pemerhati tata kelola desa.
Masyarakat juga berharap pemerintah desa, pengurus BUMDes, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta instansi terkait dapat memperkuat pengawasan agar seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai aturan dan memberikan dampak ekonomi yang nyata.
Prinsip keterbukaan dan akuntabilitas menjadi kunci agar BUMDes benar-benar menjadi instrumen pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik, BUMDes dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes), menciptakan peluang usaha baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Publik berharap setiap pengelolaan BUMDes dilakukan secara profesional serta terbuka terhadap pengawasan, sehingga tujuan utama pembentukannya sebagai pilar kemandirian ekonomi desa dapat terwujud secara optimal.
(Red)
