KARANGBAHAGIA, KAB. BEKASI || LINGKARAKTUAL.COM – Pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Desa Karangsentosa, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, menuai keluhan dari penerima manfaat.
Pasalnya, kualitas pengerjaan bangunan dipertanyakan setelah ditemukan dugaan penggunaan material yang dinilai tidak sesuai harapan, khususnya pada bagian pondasi rumah yang disebut tidak menggunakan batu kali. Kamis (19/11).
Selain persoalan kualitas bangunan, muncul pula dugaan ketidaksesuaian pengelolaan anggaran senilai Rp40 juta yang menurut informasi perlu ditelusuri lebih lanjut, termasuk transparansi penggunaan dana dan realisasi material yang diterima masyarakat.
Saat awak media mendatangi lokasi pada Rabu (18/11/2026), terlihat sejumlah bagian pengerjaan bangunan yang menimbulkan pertanyaan mengenai standar kualitas dan kekuatan konstruksi rumah tersebut.
Salah seorang penerima manfaat yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengungkapkan kekecewaannya terkait pengerjaan pondasi rumah yang menggunakan bata merah dan tidak menggunakan batu kali.
“Ya, Pak, “Pondasi saya menggunakan bata merah, tidak memakai batu kali. Kemudian ada beberapa material yang harus dipilih. Saya ditawarkan memilih closet atau bata merah, jadi harus memilih salah satu,” ungkap penerima manfaat.
Ia juga menyebutkan bahwa dirinya diminta memilih salah satu material antara closet atau kusen pintu.
Menurut keterangannya, arahan tersebut disampaikan oleh seorang anggota BPD Desa Karangsentosa bernama Kamaludin.
“Ini saya disuruh memilih, kata anggota BPD bernama Kamaludin, material harus pilih salah satu antara closet atau kusen pintu,” katanya.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai perencanaan kebutuhan material, transparansi anggaran, serta standar teknis pembangunan Rutilahu. Sebab, program pemerintah tersebut semestinya memberikan hunian yang layak, aman, dan memenuhi persyaratan teknis bagi masyarakat penerima manfaat.
Tukang Sebut Anggaran Terserap Sekitar Rp25 Juta
Sorotan terhadap pelaksanaan program Rutilahu di Desa Karangsentosa semakin menguat setelah muncul pernyataan dari seorang tukang yang mengerjakan pembangunan rumah penerima manfaat.
Saat dikonfirmasi awak media mengenai anggaran pengerjaan, tukang tersebut menyebutkan bahwa dana yang dapat diserap untuk pengerjaan bangunan diperkirakan hanya sekitar Rp25 juta dari total anggaran Rp34 juta.
“Ya, Bang, anggaran ini yang dapat diserap paling kisaran Rp25 juta dari Rp34 juta,” ungkap tukang tersebut kepada awak media.
Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan mengenai adanya selisih anggaran. Ke mana peruntukan sisa anggaran tersebut? Apakah digunakan untuk kebutuhan material lain, biaya operasional, atau komponen pembiayaan lainnya?
Hal tersebut perlu dijelaskan secara terbuka oleh pihak pengelola maupun Disperkimtan Kabupaten Bekasi agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Terlebih, penerima manfaat sebelumnya mengeluhkan sejumlah material yang harus dipilih, termasuk persoalan pondasi bangunan yang disebut tidak menggunakan batu kali.
Karena itu, transparansi RAB, rincian pembelian material, upah tenaga kerja, serta laporan realisasi anggaran menjadi hal penting yang harus diperiksa.
Jangan sampai program yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu justru menyisakan tanda tanya mengenai kualitas bangunan dan transparansi penggunaan anggaran.
Dugaan Keterlibatan Anggota BPD dalam Pengelolaan Rutilahu
Persoalan lain yang turut menjadi sorotan adalah dugaan keterlibatan anggota BPD dalam pengelolaan pekerjaan program Rutilahu.
Sebelumnya, awak media mendatangi kantor BPD Desa Karangsentosa untuk meminta klarifikasi terkait dugaan rangkap jabatan dan keterlibatan salah satu anggota BPD dalam pekerjaan tersebut. Pada rabu (11/11/2026).
Ketua BPD Desa Karangsentosa, Topik, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa dirinya telah mengingatkan agar persoalan tersebut dipertimbangkan secara matang dan tidak sampai menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Namun, menurut keterangan yang diperoleh awak media, peringatan tersebut diduga tidak diindahkan oleh anggota BPD bernama Kamaludin.
Tidak lama berselang, Kamaludin datang dan memberikan penjelasan kepada awak media mengenai keterlibatannya dalam pengelolaan program Rutilahu.
Menurut Kamaludin, dirinya telah mendapatkan arahan dari dua pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi terkait pelaksanaan pekerjaan tersebut.
“Ya, saya sudah konfirmasi kepada Dinas Permukiman, bernama Erwin dan Toni, untuk mengelola program Rutilahu sebanyak 26 titik di wilayah Karangsentosa,” ujar Kamaludin kepada awak media.
Pernyataan tersebut menjadi penting untuk diklarifikasi lebih lanjut kepada pihak Disperkimtan Kabupaten Bekasi, terutama mengenai kebenaran arahan yang disebutkan, mekanisme penunjukan pelaksana, serta kapasitas dan kewenangan anggota BPD dalam pengelolaan pekerjaan tersebut.
Aturan BPD dan Larangan Menjadi Pelaksana Proyek Desa
Sebagai landasan hukum, Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa mengatur kewajiban, hak, dan larangan bagi anggota BPD.
Dalam Pasal 26, terdapat sejumlah larangan, di antaranya menyalahgunakan wewenang, melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjadi pelaksana proyek Desa.
Ketentuan tersebut perlu dicermati dalam kaitannya dengan dugaan keterlibatan anggota BPD dalam pengelolaan pekerjaan pembangunan Rutilahu. Namun, penerapan larangan tersebut harus mempertimbangkan status program, sumber anggaran, mekanisme pelaksanaan, serta kedudukan pihak yang terlibat.
Persoalan ini juga menjadi perhatian dalam kaitannya dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa.
Mengingat Rutilahu merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan hunian yang layak, pelaksanaannya harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, kualitas pekerjaan, dan kepatuhan terhadap ketentuan teknis maupun administrasi.
Desak Disperkimtan Turun Tangan
Atas munculnya berbagai keluhan tersebut, Disperkimtan Kabupaten Bekasi diharapkan segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap 26 titik pekerjaan Rutilahu di Desa Karangsentosa.
Pemeriksaan perlu mencakup kesesuaian spesifikasi teknis, penggunaan material, realisasi anggaran, mekanisme penunjukan pelaksana, serta dugaan keterlibatan anggota BPD dalam pengelolaan pekerjaan.
Jangan sampai program yang sejatinya bertujuan membantu masyarakat kurang mampu justru menimbulkan persoalan baru akibat kualitas pembangunan yang tidak maksimal dan pengelolaan anggaran yang tidak transparan.
Hingga berita ini diterbitkan, diperlukan klarifikasi lebih lanjut dari Disperkimtan Kabupaten Bekasi, termasuk Erwin dan Toni yang disebut oleh Kamaludin, serta pihak Pemerintah Desa Karangsentosa.
LINGKARAKTUAL.COM akan terus berupaya meminta konfirmasi kepada seluruh pihak terkait demi menjaga keberimbangan informasi dan mengawal pelaksanaan program pemerintah agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
(Yakub Singa)











