BANDUNG, JAWA BARAT || LINGKARAKTUAL.COM || – 6/11/2026— Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Paguyuban Cepot Motah Indonesia menyatakan akan terus mendorong keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses pelelangan aset yang berlangsung di wilayah Bandung. Organisasi tersebut menyoroti dugaan ketidak sesuaian prosedur serta adanya perbedaan signifikan antara nilai appraisal dan harga pelaksanaan lelang.
Sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan kepedulian terhadap perlindungan hak masyarakat, DPP Paguyuban Cepot Motah Indonesia berencana menggelar aksi penyampaian pendapat di muka umum dengan mendatangi dua institusi, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Bandung dan kantor pusat Bank BRI di Jakarta.
Aksi tersebut ditujukan untuk meminta penjelasan dan klarifikasi resmi dari pihak-pihak terkait mengenai proses pelelangan aset yang dipersoalkan.
Dalam tuntutannya, DPP Paguyuban Cepot Motah Indonesia menekankan lima poin utama, yaitu mendesak transparansi seluruh tahapan proses pelelangan aset, meminta klarifikasi resmi dari pihak terkait, mendorong pemeriksaan secara objektif sesuai ketentuan hukum, memperjuangkan kepastian hukum serta perlindungan hak masyarakat, dan menuntut pertanggung jawaban apabila ditemukan adanya pelanggaran.
Paguyuban Cepot Motah Indonesia menegaskan bahwa langkah tersebut bukan bertujuan mencari sensasi ataupun menghakimi pihak tertentu tanpa bukti. Sebaliknya, aksi ini merupakan bentuk dorongan agar persoalan yang dipertanyakan dapat dijelaskan secara terbuka, objektif, dan dapat dipertanggung jawabkan.
Menurut organisasi tersebut, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas terkait proses pelelangan aset, terlebih apabila terdapat perbedaan nilai yang signifikan antara hasil penilaian appraisal dengan harga pelaksanaan lelang.
DPP Paguyuban Cepot Motah Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk menyampaikan aspirasi secara damai, tertib, bermartabat, serta tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui aksi tersebut, mereka berharap OJK dan Bank BRI dapat memberikan respons serta penjelasan yang transparan sehingga tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
“Keadilan bukan sekadar janji, transparansi bukan pilihan, dan kepastian hukum merupakan hak masyarakat.”
Dengan semangat Bersatu, Bersama, Berdampingan, DPP Paguyuban Cepot Motah Indonesia menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut demi mendorong transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak masyarakat.
