BANDUNG, JAWA BARAT || LINGKARAKTUAL.COM || 22 Juli 2026 – Pemerintah Republik Indonesia secara resmi memulai pembangunan infrastruktur Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya melalui kegiatan groundbreaking yang berlangsung di Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung, Rabu (22/7).
Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan Penandatanganan Kesepakatan Sharing Pendanaan Public Service Obligation (PSO) Angkutan Massal Metropolitan Berbasis Jalan, sebagai bentuk komitmen bersama menghadirkan layanan transportasi publik yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan bagi masyarakat Bandung Raya.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia Dudy Purwagandhi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Bupati Bandung Dadang Supriatna, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, serta Wali Kota Cimahi Ngatiyana, didampingi jajaran Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten/kota se-Bandung Raya, serta para pemangku kepentingan sektor transportasi.
Dalam sambutannya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa Bandung Raya merupakan salah satu kawasan metropolitan dengan tingkat mobilitas masyarakat yang sangat tinggi sehingga membutuhkan sistem transportasi massal yang andal, terintegrasi, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Persoalan kemacetan tidak cukup diselesaikan dengan penambahan kapasitas jalan. Yang dibutuhkan adalah transportasi publik yang menjadi pilihan utama masyarakat,” ujar Dudy Purwagandhi.
Menurutnya, pembangunan BRT Bandung Raya merupakan bagian dari Indonesia Mass Transit Project (MASTRAN) yang bertujuan meningkatkan konektivitas antardaerah, mengurangi kemacetan, menekan emisi karbon, serta mendorong peralihan masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi menuju angkutan umum.
Selain dimulainya pembangunan fisik, penandatanganan kesepakatan sharing pendanaan PSO menjadi tonggak penting dalam menjamin keberlanjutan operasional layanan angkutan massal metropolitan berbasis jalan.
Melalui skema tersebut, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah berkomitmen berbagi tanggung jawab pembiayaan pelayanan sehingga masyarakat dapat menikmati transportasi umum yang aman, nyaman, terjangkau, dan berkualitas.
Proyek BRT Bandung Raya mencakup pembangunan jalur khusus BRT, halte modern, fasilitas pejalan kaki, sistem pendukung operasional, hingga integrasi dengan berbagai moda transportasi lainnya. Kehadiran sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat, memperkuat konektivitas kawasan metropolitan, serta mendukung pembangunan kota yang lebih ramah lingkungan.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pembangunan BRT Bandung Raya bukan sekadar proyek pembangunan infrastruktur, tetapi merupakan upaya mengubah budaya masyarakat dalam menggunakan transportasi publik.
Menurut Dedi, persoalan kemacetan yang selama ini membebani kawasan Bandung Raya tidak dapat diatasi hanya dengan memperlebar jalan. Solusi jangka panjang adalah menghadirkan sistem transportasi massal yang nyaman, aman, tepat waktu, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
“Pembangunan BRT adalah investasi untuk masa depan Jawa Barat. Keberhasilannya bukan hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi dari semakin banyak masyarakat yang beralih menggunakan angkutan umum,” tegas Dedi Mulyadi.
Gubernur menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung penuh pembangunan BRT sebagai bagian dari transformasi sistem transportasi metropolitan yang terintegrasi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang agar sistem transportasi tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan.
Dedi juga meminta seluruh pemerintah daerah melakukan penataan kawasan perkotaan secara terpadu, termasuk memperbaiki akses menuju halte, menyediakan trotoar yang layak, meningkatkan keselamatan pejalan kaki, serta memastikan integrasi dengan moda transportasi lain sehingga masyarakat memperoleh pelayanan transportasi yang efisien dan nyaman.
Lebih lanjut, ia menilai pembangunan transportasi publik merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dengan hadirnya BRT Bandung Raya, diharapkan kemacetan dapat berkurang secara signifikan, kualitas udara semakin baik, biaya transportasi masyarakat menjadi lebih efisien, serta pertumbuhan ekonomi kawasan metropolitan semakin meningkat.
Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh kepala daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga, memanfaatkan, serta mendukung keberadaan BRT sebagai aset bersama yang akan menjadi kebanggaan Jawa Barat sekaligus simbol transformasi transportasi publik menuju kota metropolitan yang modern, berkelanjutan, dan berdaya saing.
Groundbreaking pembangunan infrastruktur BRT Bandung Raya dan penandatanganan kesepakatan sharing pendanaan PSO menjadi momentum penting dimulainya transformasi sistem transportasi publik di kawasan Bandung Raya.
Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan mampu mewujudkan layanan angkutan massal yang modern, terintegrasi, ramah lingkungan, serta memberikan manfaat nyata bagi mobilitas dan kualitas hidup masyarakat.
(Pu2t)
