JAKARTA || || LINGKARAKTUAL.COM || – Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan sistem penyajian prasmanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dapur, sekolah, serta kebutuhan peserta didik.
Penerapan sistem ini dilakukan melalui uji coba dan evaluasi untuk memastikan mekanisme pelayanan berjalan efektif, memenuhi standar yang ditetapkan, serta memberikan pengalaman makan yang lebih baik bagi siswa.
Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa penerapan sistem prasmanan memerlukan penyesuaian teknis dan kesiapan seluruh pihak yang terlibat.
Karena itu, BGN membuka kesempatan bagi sekolah yang ingin menerapkan sistem tersebut, dengan terlebih dahulu mengikuti proses pendaftaran dan pelatihan.
“Prasmanan ini bukan berarti bisa diterapkan begitu saja. Dapurnya harus dilatih, sekolahnya juga harus dilaBadan Gizi Nasional (BGN) menerapkan sistem penyajian prasmanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dapur, sekolah, serta kebutuhan peserta didik.
Penerapan sistem ini dilakukan melalui uji coba dan evaluasi untuk memastikan mekanisme pelayanan berjalan efektif, memenuhi standar yang ditetapkan, serta memberikan pengalaman makan yang lebih baik bagi siswa.
Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa penerapan sistem prasmanan memerlukan penyesuaian teknis dan kesiapan seluruh pihak yang terlibat.
Karena itu, BGN membuka kesempatan bagi sekolah yang ingin menerapkan sistem tersebut, dengan terlebih dahulu mengikuti proses pendaftaran dan pelatihan.
“Perasmanan ini bukan berarti bisa diterqpkan begitu saja dan dapurnya harus dilatih, dan kami harus memastikan semuanya siap. Setelah itu, baru bisa diterapkan secara bertahap dengan standar yang sama,” ujar Sudaryono pada hari Jumat (16/10/2026).
Menurutnya, sistem prasmanan memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan MBG, termasuk dalam menyesuaikan porsi makanan dengan kebutuhan siswa.
Melalui mekanisme ini, setiap siswa tetap memperoleh porsi awal sesuai takaran gizi yang telah ditetapkan, sementara siswa yang masih membutuhkan tambahan makanan dapat mengambil kembali sesuai ketersediaan.
Pria yang akrab disapa Mas Dar itu menegaskan, penyesuaian porsi tersebut tidak menghilangkan kewajiban pemenuhan standar gizi. Takaran setiap komponen makanan, mulai dari nasi hingga sumber protein, tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Porsi awal tetap harus ditakar sesuai standar. Setelah semua siswa mendapatkan bagiannya, disiapkan pula makanan tambahan untuk siswa yang masih membutuhkan. Dengan begitu, kebutuhan makan siswa dapat dilayani dengan lebih baik,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengalaman awal penerapan sistem prasmanan menunjukkan respons yang positif. Meski demikian, BGN tetap melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi berbagai tantangan di lapangan, mulai dari kebutuhan tenaga pendamping hingga penyesuaian pelayanan berdasarkan jenjang kelas dan karakteristik siswa.
Menurut Mas Dar, kebutuhan siswa sekolah dasar kelas satu tentu berbeda dengan siswa kelas empat.
Oleh karena itu, penerapan sistem prasmanan perlu mempertimbangkan kemampuan anak dalam mengambil makanan, kebutuhan pendampingan, serta kesiapan guru dan tenaga sekolah.
Selain kesiapan dapur, keterlibatan pihak sekolah juga menjadi faktor penting.
Penerapan sistem prasmanan memerlukan dukungan kepala sekolah, guru, dan pemahaman orang tua mengenai aspek edukasi yang menyertainya.
Apabila sekolah belum siap menerapkan sistem tersebut, pelayanan MBG tetap dapat dilaksanakan melalui mekanisme penyajian yang telah berjalan.
(D.F & Red)
