BANDUNG, JAWA BARAT || Lingkaraktual.com || – 5/7/26 – Program Sekolah Maung (Manusia Unggul) Jawa Barat Tahun Ajaran 2026/2027 yang digagas sebagai upaya mencetak sumber daya manusia unggul mulai menuai berbagai sorotan. Sejumlah persoalan dinilai masih membayangi pelaksanaannya, mulai dari kesiapan teknis, pemerataan akses pendidikan, distribusi tenaga pendidik, hingga transparansi pelaksanaan.
Persoalan yang paling banyak mendapat perhatian adalah potensi semakin lebarnya kesenjangan kualitas pendidikan antar-sekolah. Program ini dinilai lebih banyak diterapkan di sekolah yang sebelumnya telah memiliki fasilitas memadai, tenaga pendidik berkualitas, serta prestasi akademik yang baik. Sementara itu, sekolah di wilayah selatan Jawa Barat, daerah terpencil, dan sejumlah kabupaten masih menghadapi keterbatasan sarana, prasarana, maupun tenaga pendidik.
Di sampaikan ketua SBNI Yadi suryadi di harapkan dengan tegas Jika kondisi tersebut tidak segera dibenahi, program ini dikhawatirkan justru memperkuat kesenjangan pendidikan dan menciptakan dua kelompok sekolah, yakni sekolah dengan dukungan penuh dan sekolah yang terus tertinggal.
Di sisi lain, pelaksanaan program juga dinilai belum didukung persiapan yang matang. Berbagai kendala teknis masih terjadi dalam proses penerimaan peserta didik, seperti gangguan sistem pendaftaran, data yang tidak sinkron, perubahan informasi di tengah proses, hingga minimnya sosialisasi kepada sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat.
Belum adanya pedoman operasional yang komprehensif mengenai kurikulum, standar pembelajaran, sistem evaluasi, maupun mekanisme pengawasan turut memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan implementasi program dalam jangka panjang.
Distribusi tenaga pendidik juga menjadi perhatian serius. Penempatan guru-guru berpengalaman di Sekolah Maung dikhawatirkan akan mengurangi kualitas pembelajaran di sekolah lain apabila tidak disertai kebijakan pemerataan yang jelas dan berkeadilan.
Selain itu, akses bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu maupun daerah terpencil masih menjadi pekerjaan rumah. Tanpa dukungan biaya transportasi, tempat tinggal, atau kebijakan afirmasi yang memadai, kesempatan mereka untuk mengakses Sekolah Maung dinilai belum sepenuhnya setara berdampak terhadap anak2 buruh.
Persoalan transparansi juga masih menjadi sorotan publik. Meskipun pemerintah telah menegaskan larangan praktik titipan atau jalur khusus di luar ketentuan, sebagian masyarakat masih berharap adanya sistem seleksi yang benar-benar terbuka, konsisten, mudah diawasi, serta mampu membangun kepercayaan publik.
Di samping itu, hingga kini belum terdapat indikator keberhasilan program yang terukur, mekanisme evaluasi berkala, maupun kejelasan mengenai konsekuensi apabila target program tidak tercapai. Kepastian mengenai pembiayaan jangka panjang juga dinilai penting agar program tidak berhenti di tengah jalan.
Berbagai kalangan berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadikan berbagai masukan tersebut sebagai bahan evaluasi. Program peningkatan mutu pendidikan tentu perlu diapresiasi, namun keberhasilannya harus diukur dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh peserta didik, bukan hanya oleh sekolah-sekolah tertentu.
Pemerataan kualitas pendidikan, transparansi pelaksanaan, distribusi tenaga pendidik yang adil, serta kesiapan regulasi menjadi faktor penting agar Sekolah Maung benar-benar mampu menjadi program yang menghadirkan keadilan pendidikan bagi seluruh masyarakat Jawa Barat.
(Pu2t)
