BEKASI, JAWA BARAT || LINGKARAKTUAL.COM – Kepala Seksi Pemerintahan (Kasipem) Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Aliandri, menegaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Setiap proses harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penegasan tersebut disampaikan Aliandri saat memberikan keterangan kepada sejumlah awak media di kantornya, Selasa (10/11/2026).
Menurut Aliandri, regulasi utama yang menjadi dasar hukum pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana diubah melalui Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.
“Jangan asal mengangkat perangkat desa. Ada dasar hukum dan aturan yang harus dipatuhi. Proses pengangkatan maupun pemberhentiannya sudah diatur secara jelas,” tegas Aliandri.
Ia menjelaskan, calon perangkat desa wajib memenuhi sejumlah persyaratan umum, di antaranya berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat, berusia 20 hingga 42 tahun pada saat mendaftar, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Selain itu, calon perangkat desa juga harus melengkapi persyaratan administrasi, seperti ijazah, KTP, dan dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Lebih lanjut, Aliandri menegaskan bahwa pengangkatan perangkat desa memiliki mekanisme dan tahapan yang wajib dilaksanakan oleh kepala desa.
Sebelum proses seleksi dilakukan, kepala desa harus membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) paling lambat dua bulan setelah jabatan perangkat desa dinyatakan kosong.
Selanjutnya, proses seleksi harus dilaksanakan melalui tahapan yang transparan, mulai dari pendaftaran terbuka, ujian tertulis, ujian praktik hingga wawancara.
“Ini yang harus dipahami oleh para kepala desa. Pengangkatan perangkat desa bukan berdasarkan penunjukan atau kedekatan pribadi, melainkan harus melalui mekanisme penjaringan dan penyaringan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Aliandri juga menerangkan bahwa setelah seluruh tahapan penjaringan dan penyaringan selesai, kepala desa wajib menyampaikan hasilnya kepada camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.
Apabila rekomendasi camat telah diterbitkan, kepala desa selanjutnya dapat menetapkan calon perangkat desa terpilih melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa.
Ia mengingatkan, kepala desa, termasuk kepala desa terpilih, agar tidak terburu-buru menunjuk maupun melantik perangkat desa tanpa terlebih dahulu menjalankan prosedur dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
“Setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari camat, barulah kepala desa menetapkan calon terpilih melalui SK Kepala Desa. Itu mekanismenya. Kepala desa harus berhati-hati karena setiap keputusan yang diterbitkan harus memiliki dasar hukum yang jelas,” tegas Aliandri.
Menurutnya, apabila ketentuan dan prosedur tersebut diabaikan, kepala desa berpotensi menghadapi konsekuensi hukum maupun administratif atas keputusan pengangkatan perangkat desa yang diterbitkannya.
Penegasan ini diharapkan menjadi perhatian seluruh kepala desa di wilayah Kecamatan Karang Bahagia agar proses pengangkatan perangkat desa berjalan transparan, objektif, profesional, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(Juhata)
