Beranda News DISEBUT SUKARELA, TAPI NOMINALNYA JUTAAN! DUGAAN PEMBEBANAN BIAYA DI SMPN 3 PEKUNCEN...

DISEBUT SUKARELA, TAPI NOMINALNYA JUTAAN! DUGAAN PEMBEBANAN BIAYA DI SMPN 3 PEKUNCEN PICU KERESAHAN WALI MURID

PEKUNCEN, BANYUMAS, JAWA TENGAH || LINGKARAKTUAL.COM – Dugaan pungutan biaya pendidikan di SMP Negeri 3 Pekuncen, Desa Cibangkong, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menjadi sorotan sejumlah orang tua atau wali murid.

Persoalan tersebut mencuat setelah sejumlah wali murid mengaku keberatan dengan adanya permintaan biaya sebesar Rp850.000 untuk uang gedung yang disebut-sebut diperuntukkan bagi pembangunan perpustakaan, serta Rp1.800.000 untuk pengadaan bahan seragam setiap siswa.
Jika kedua biaya tersebut dijumlahkan, nominalnya mencapai Rp2.650.000 per siswa.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tim Investigasi LingkarAktual.com, permintaan biaya tersebut diduga dibahas dalam rapat komite sekolah. Sejumlah wali murid juga mengaku kecewa karena disebut tidak diperbolehkan merekam jalannya rapat.

“Kami datang rapat niatnya mau musyawarah. Tapi pas mau merekam untuk bukti biar jelas, malah dilarang. Padahal kami hanya ingin tahu uang itu untuk apa, dasarnya apa, dan kenapa harus segitu,” ungkap salah seorang wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan demi kenyamanan anaknya di sekolah. (9/11).

Keluhan serupa disampaikan wali murid lainnya. Mereka mengaku merasa tidak nyaman ketika mempertanyakan dasar penetapan biaya tersebut.

Menurut pengakuan mereka, orang tua yang mempertanyakan biaya justru mendapat tanggapan yang dianggap menyudutkan, bahkan ada yang mengaku disebut tidak mendukung program sekolah dan dianggap tidak peduli terhadap pendidikan anak.

“Kami ini orang tua dari kalangan masyarakat kecil. Untuk kebutuhan sehari-hari saja harus berjuang. Apalagi kalau harus membayar Rp850.000 untuk gedung ditambah Rp1.800.000 untuk seragam,” keluhnya.

Kondisi tersebut membuat sebagian wali murid mengaku memilih diam karena khawatir persoalan yang mereka sampaikan berdampak terhadap kenyamanan anak-anak mereka di lingkungan sekolah.

Berita Lainnya  Kapolsek Kiarapedes Klarifikasi Isu Pembegalan di Media Sosial, Hasil Penyelidikan Awal Menyatakan Informasi Tidak Benar

Pungutan dan Sumbangan Harus Dibedakan
Dalam ketentuan pembiayaan pendidikan, pungutan dan sumbangan memiliki pengertian yang berbeda.

Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 mengatur bahwa pungutan pendidikan merupakan penerimaan biaya yang bersifat wajib dan mengikat, sedangkan sumbangan bersifat sukarela dan tidak mengikat.

Sementara itu, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 mengatur peran Komite Sekolah, termasuk dalam penggalangan dana dan sumber daya pendidikan yang harus dilakukan sesuai ketentuan.

Artinya, apabila suatu pembayaran ditetapkan dengan nominal tertentu, bersifat wajib, dan disertai tekanan atau konsekuensi bagi yang tidak membayar, maka perlu diperiksa apakah praktik tersebut masuk kategori pungutan yang dilarang.

Sebaliknya, sumbangan harus benar-benar diberikan secara sukarela tanpa tekanan maupun kewajiban bagi orang tua.

Salah seorang tokoh masyarakat Desa Cibangkong turut mempertanyakan mekanisme penetapan nominal tersebut.

“Kalau memang sumbangan, jangan sampai ditentukan nominalnya dan jangan menyudutkan orang tua yang tidak mampu. Namanya sumbangan itu seikhlasnya. Kalau hanya mampu Rp50 ribu, silakan. Kalau tidak bisa memberi, juga jangan dipaksa,” tegasnya.

Orang Tua Meminta Transparansi RAB
Para wali murid juga meminta penjelasan mengenai peruntukan dana pembangunan perpustakaan. Mereka berharap pihak sekolah dapat membuka Rencana Anggaran Biaya (RAB), sumber pembiayaan, serta mekanisme pengumpulan dana secara transparan.

Mereka menilai pembangunan fasilitas pendidikan merupakan kebutuhan bersama. Namun, pembiayaannya harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh membebani orang tua secara tidak semestinya.

Berita Lainnya  Musda XI Golkar Karawang: Abdul Azis, S.E. Terpilih Secara Aklamasi Sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Karawang Periode 2026-2031

Empat Tuntutan Wali Murid

Melalui LingkarAktual.com, sejumlah wali murid menyampaikan empat tuntutan kepada pihak sekolah dan instansi terkait:
Meminta penjelasan terbuka mengenai uang gedung sebesar Rp850.000, termasuk lokasi pembangunan perpustakaan, peruntukan dana, dan bukti RAB.

Meminta penjelasan mengenai pengadaan bahan seragam sebesar Rp1.800.000 per siswa, termasuk rincian harga dan mekanisme pembeliannya.

Meminta agar orang tua yang tidak mampu tidak dipaksa atau disudutkan. Seluruh siswa harus memperoleh pelayanan pendidikan yang sama tanpa diskriminasi.

Meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas turun langsung melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap dugaan pungutan tersebut.

“Kami tidak anti pembangunan sekolah. Kami mendukung sekolah maju, apalagi perpustakaan itu penting. Tetapi tolong jangan membebani wong cilik dengan cara yang menekan. Kami hanya meminta transparansi dan kejelasan,” pungkas salah seorang wali murid.

Kepala Sekolah Berikan Klarifikasi: Sumbangan Sukarela dan Koperasi Hanya Menyediakan Seragam

Sebagai bentuk keberimbangan pemberitaan sesuai Kode Etik Jurnalistik, Tim Investigasi LingkarAktual.com pada Kamis (12/11/2026) mendatangi SMP Negeri 3 Pekuncen dan bertemu langsung dengan Kepala Sekolah, Esti Purwaningsih, S.Pd.

Dalam pertemuan tersebut, kepala sekolah memberikan penjelasan terkait dua persoalan yang menjadi keluhan wali murid.
1. Uang Gedung Rp850.000 Disebut Bersifat Sukarela
“Kepala Sekolah Esti Purwaningsih menjelaskan bahwa pihak sekolah tidak pernah menginstruksikan pembayaran uang gedung yang bersifat wajib kepada orang tua siswa.

Menurutnya, dana tersebut merupakan ajakan sumbangan untuk mendukung pembangunan perpustakaan dan sifatnya sukarela.
Orang tua yang mampu dan berkenan dipersilakan membantu, sedangkan yang tidak mampu tidak diwajibkan memberikan sumbangan serta tidak dikenakan sanksi.

Berita Lainnya  Ketua BPPKB Banten Dpc Karawang Angkat Bicara: Sungguh Miris Diduga Ribuan Tenaga Kerja Asing Masuk Kab.Karawang

2. Bahan Seragam Rp1.800.000, Koperasi Hanya Menyediakan, Terkait pengadaan bahan seragam, kepala sekolah membenarkan bahwa koperasi sekolah menyediakan bahan seragam bagi peserta didik.

Namun, ia menegaskan bahwa penyediaan tersebut bukan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi melalui koperasi sekolah.

Menurutnya, orang tua bebas membeli bahan seragam di tempat lain sesuai pilihan masing-masing. Koperasi hanya menyediakan sebagai alternatif untuk memudahkan orang tua yang membutuhkan.

Pihak sekolah juga mengharapkan adanya kepedulian sosial antarsiswa. Seragam milik peserta didik yang telah lulus dan masih layak pakai diharapkan dapat dimanfaatkan kembali oleh adik kelas atau peserta didik baru yang membutuhkan.

Menunggu Kejelasan dan Pemeriksaan Dinas Pendidikan

Perbedaan keterangan antara sejumlah wali murid dan pihak sekolah mengenai mekanisme pembayaran tersebut menjadi hal yang perlu ditindaklanjuti secara transparan.

Keterangan kepala sekolah bahwa pembayaran bersifat sukarela perlu disertai kejelasan mekanisme pelaksanaannya di lapangan, sehingga tidak menimbulkan kesan adanya kewajiban atau tekanan terhadap orang tua.

Demikian pula pengadaan bahan seragam melalui koperasi perlu dijelaskan secara terbuka, terutama mengenai rincian harga, jenis bahan, dan sifat pembeliannya.

Hingga berita ini diterbitkan, persoalan tersebut diharapkan mendapat perhatian Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas agar dapat dilakukan pemeriksaan secara objektif, baik terhadap mekanisme sumbangan maupun pengadaan seragam.

Transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak peserta didik harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pendidikan negeri.

®Penulis: HM

Bagikan Artikel