JAKARTA || LINGKARAKTUAL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Undang-undang ini menjadi instrumen hukum untuk memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana, baik yang merugikan keuangan negara maupun masyarakat.
Dalam ketentuannya, ruang lingkup perampasan aset diperluas untuk menjangkau berbagai tindak pidana, di antaranya korupsi, narkotika, terorisme, penyelundupan manusia, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Salah satu poin penting dalam regulasi tersebut adalah adanya mekanisme non-conviction based, yakni perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku, dengan tetap melalui prosedur hukum dan pemeriksaan di persidangan.
Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik, pengembalian aset kepada korban, serta mekanisme pengawasan dan transparansi untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Melalui pengesahan UU Perampasan Aset ini, diharapkan upaya pemberantasan tindak pidana tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga mampu memulihkan kerugian negara dan masyarakat akibat kejahatan.
Dengan demikian, aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana dapat ditelusuri, disita, dan dikembalikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
(Redaksi)











