BANDUNG, JAWA BARAT || LINGKARAKTUAL.COM – Rencana eksekusi lelang Hotel Ardellia di Bandung menuai penolakan dan sorotan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Paguyuban Cepot Motah.
Organisasi tersebut turun langsung ke lokasi untuk menyuarakan keberatan sekaligus mendesak adanya transparansi terkait proses pelelangan dan penetapan nilai aset hotel tersebut, Kamis (19/11/2026).
Kehadiran Cepot Motah di lokasi merupakan bentuk solidaritas terhadap pihak pemilik hotel yang merasa dirugikan. Mereka meminta agar rencana eksekusi tidak dilakukan secara terburu-buru sebelum seluruh keberatan memperoleh penjelasan dan kepastian hukum.

Ketua Umum DPP Paguyuban Cepot Motah, Tommy Subagja, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan Hotel Ardellia hingga mendapatkan kejelasan. Menurutnya, transparansi merupakan hal mendasar agar tidak muncul dugaan ketidakadilan dalam proses pelelangan aset.
“Kami ingin semua pihak membuka persoalan ini secara terang-benderang. Jangan sampai masyarakat merasa dirugikan oleh proses yang tidak dipahami secara jelas. Kami berdiri untuk memperjuangkan keadilan dan melawan segala bentuk kezaliman,” tegas pesan yang disuarakan dalam aksi tersebut.

Manggala Garuda Putih Nyatakan Hotel Ardellia Jadi Markas DPP
Dalam aksi tersebut, turut hadir organisasi Manggala Garuda Putih yang menyatakan rencana menjadikan Hotel Ardellia sebagai markas DPP mereka.
Kehadiran organisasi tersebut juga disebut sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan pelaksanaan eksekusi oleh juru sita pengadilan.
Situasi ini menjadi perhatian tersendiri. Massa meminta seluruh pihak mengedepankan komunikasi, keterbukaan informasi, serta penyelesaian persoalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Tommy Subagja Desak Bank BJB dan Pengadilan Buka Proses Lelang
Melalui aksi tersebut, Cepot Motah mendesak Bank BJB, pihak pengadilan, maupun pemenang lelang agar memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik.
Setidaknya terdapat sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapatkan klarifikasi, di antaranya:
– Dasar penetapan harga limit Hotel Ardellia.
– Hasil penilaian atau appraisal dari lembaga penilai independen.
– Mekanisme dan tahapan pelaksanaan pelelangan.
Transparansi informasi terkait proses lelang hingga penetapan pemenang.
Bagi Tommy Subagja, persoalan Hotel Ardellia bukan sekadar menyangkut kepemilikan sebuah bangunan, melainkan juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan proses penegakan hukum.
Jangan sampai proses yang seharusnya memberikan kepastian hukum justru memunculkan pertanyaan baru serta dugaan ketidakadilan di tengah masyarakat.
Bank BJB Belum Berikan Keterangan Resmi
Hingga berita ini diterbitkan, belum terlihat kehadiran perwakilan Bank BJB maupun juru sita pengadilan di lokasi aksi.
Tim redaksi juga belum memperoleh keterangan resmi dari Bank BJB mengenai keberatan atas nilai lelang dan dugaan ketidaktransparanan yang disuarakan massa.
Cepot Motah berharap aparat penegak hukum serta lembaga pengawas terkait memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.
Mereka meminta seluruh tahapan pelelangan dan rencana eksekusi diperiksa secara objektif, transparan, serta sesuai peraturan perundang-undangan.Bagi mereka, kepastian hukum harus berjalan beriringan dengan rasa keadilan.
Sebab, dalam negara hukum, proses lelang dan eksekusi memang memiliki dasar aturan. Namun, keterbukaan, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap hak-hak seluruh pihak yang berkepentingan juga tidak boleh diabaikan.
(Pu2t)











