BEKASI, JAWA BARAT || LINGKARAKTUAL.COM – Ketua Forum Persatuan Perangkat Desa (FPPD) Kabupaten Bekasi, Lukman Kholid, menegaskan bahwa Kepala Desa (Kades) tidak memiliki kewenangan tanpa batas dalam mengangkat maupun memberhentikan perangkat desa. Setiap keputusan wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan kehendak pribadi ataupun kepentingan tertentu.
Ia mengingatkan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai prosedur dapat berimplikasi pada pencabutan Surat Keputusan (SK) hingga pemberian sanksi administratif terhadap Kepala Desa sesuai ketentuan hukum.
Menurut Lukman, persoalan tersebut bukan sekadar urusan internal pemerintahan desa, melainkan menyangkut kepastian hukum, tata kelola pemerintahan, profesionalitas birokrasi, serta perlindungan hak-hak perangkat desa.
“Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa bukan kewenangan yang boleh dijalankan secara sewenang-wenang. Ada persyaratan, prosedur, konsultasi, dan ketentuan hukum yang wajib dipatuhi,” tegas Lukman.
PP Nomor 16 Tahun 2026: Pengangkatan Tidak Bisa Asal Tunjuk
Lukman menjelaskan, ketentuan mengenai pengangkatan perangkat desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, yang berlaku sejak 27 Maret 2026.
Dalam Pasal 70 ayat (1), pengangkatan perangkat desa harus melalui mekanisme dan tahapan yang telah ditentukan, mulai dari penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa, konsultasi dengan Camat, pengusulan kepada Bupati/Wali Kota, hingga memperoleh persetujuan tertulis Bupati/Wali Kota.
Persetujuan tersebut menjadi dasar bagi Kepala Desa untuk menerbitkan keputusan pengangkatan.
Bahkan, Pasal 70 ayat (2) mengatur konsekuensi apabila pengangkatan tidak dilaksanakan sesuai tata cara yang ditentukan. Keputusan Kepala Desa mengenai pengangkatan perangkat desa dapat dicabut oleh Bupati/Wali Kota, disertai pemberian sanksi kepada Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Artinya, Kepala Desa tidak bisa langsung menunjuk seseorang untuk menduduki jabatan perangkat desa tanpa melalui mekanisme yang sudah ditentukan. Ada konsekuensi hukum apabila prosedur tersebut diabaikan,” jelasnya.
Pemberhentian Perangkat Desa Juga Tidak Bisa Semena-mena
Tidak hanya pengangkatan, pemberhentian perangkat desa pun memiliki mekanisme hukum yang wajib dipatuhi.
Pasal 73 ayat (1) PP Nomor 16 Tahun 2026 mengatur bahwa pemberhentian perangkat desa harus melalui mekanisme konsultasi Kepala Desa dengan Camat, rekomendasi tertulis Camat, pengusulan kepada Bupati/Wali Kota, hingga persetujuan tertulis Bupati/Wali Kota.
Selanjutnya, Pasal 73 ayat (2) mengatur bahwa apabila pemberhentian tidak dilaksanakan sesuai prosedur, keputusan Kepala Desa mengenai pemberhentian perangkat desa dicabut oleh Bupati/Wali Kota.
Kepala Desa yang bersangkutan juga dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, pemberhentian perangkat desa tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kehendak pribadi Kepala Desa tanpa memperhatikan alasan dan mekanisme hukum yang berlaku.
Persyaratan Usia dan Pendidikan Juga Tidak Boleh Diabaikan
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah pemenuhan persyaratan calon perangkat desa.
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa, Pasal 76 ayat (2) mengatur persyaratan umum perangkat desa, antara lain:
1. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat.
2. Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun.
3. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang satu tahun sebelum pendaftaran.
4. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
Ketentuan mengenai pendidikan minimal SMA/sederajat dan batas usia 20–42 tahun juga ditegaskan dalam Pasal 69 ayat (1) PP Nomor 16 Tahun 2026.
Artinya, proses pengangkatan perangkat desa tidak cukup hanya berdasarkan penunjukan atau keputusan Kepala Desa. Persyaratan calon, termasuk usia, pendidikan, domisili, dan kelengkapan administrasi, harus diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila ditemukan calon yang tidak memenuhi persyaratan, pemerintah daerah perlu melakukan pemeriksaan terhadap proses seleksi dan dasar penerbitan SK pengangkatannya.
Kepala Desa Bisa Dikenakan Sanksi Administratif
Lukman juga mengingatkan ketentuan Pasal 29 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
Ketentuan tersebut melarang Kepala Desa menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
Sementara itu, Pasal 30 mengatur sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis terhadap Kepala Desa yang melanggar larangan tersebut.
Apabila sanksi administratif tidak dilaksanakan, dapat berlanjut pada pemberhentian sementara hingga pemberhentian sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
Namun, Lukman mengingatkan bahwa setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa berdasarkan fakta dan bukti. Kesalahan prosedur administrasi tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
Pengaduan Bisa Disampaikan ke Camat, DPMD hingga Inspektorat
Lebih lanjut, Lukman menyebut masyarakat maupun pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur pengaduan sesuai jenis persoalan yang ditemukan.
Pengaduan dapat disampaikan melalui Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Inspektorat Daerah, hingga Ombudsman Republik Indonesia apabila terdapat dugaan maladministrasi.
Sementara itu, pelaporan kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan apabila ditemukan indikasi tindak pidana yang didukung bukti permulaan yang cukup, seperti dugaan pemalsuan dokumen, korupsi, atau tindak pidana lainnya.
“Harus dibedakan antara kesalahan prosedur administrasi, penyalahgunaan kewenangan, dan perbuatan yang mengandung unsur pidana. Masing-masing memiliki konsekuensi dan mekanisme penanganan hukum tersendiri,” paparnya.
Pemkab Bekasi Diminta Tidak Tutup Mata
Lukman menilai Pemerintah Kabupaten Bekasi harus menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa secara serius.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak cukup hanya menerima laporan masyarakat. Pemeriksaan langsung terhadap dokumen dan proses pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa juga perlu dilakukan.
Adapun sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah meliputi:
1. Seluruh SK pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
2. Dokumen penjaringan, penyaringan, dan seleksi calon perangkat desa.
3. Dokumen konsultasi serta rekomendasi tertulis Camat.
4. Persetujuan tertulis Bupati/Wali Kota sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Kesesuaian persyaratan calon perangkat desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dasar hukum dan alasan pemberhentian perangkat desa.
7. Dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengambilan keputusan.
Apabila ditemukan keputusan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, pemerintah daerah diminta menindaklanjutinya melalui mekanisme pemeriksaan dan penegakan administrasi pemerintahan sesuai kewenangannya.
Jabatan Kades Bukan Kekuasaan Tanpa Batas
Pesan yang disampaikan Lukman menjadi pengingat bahwa jabatan Kepala Desa bukanlah kekuasaan tanpa batas. Kewenangan mengangkat dan memberhentikan perangkat desa harus dijalankan berdasarkan aturan hukum, bukan atas kehendak pribadi.
Pengangkatan harus memenuhi persyaratan. Pemberhentian harus memiliki dasar yang sah. Setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.
Kini, perhatian tertuju kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi, khususnya DPMD, para Camat, dan Inspektorat Daerah. Pengawasan serta pemeriksaan terhadap proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menjadi penting untuk memastikan tidak ada penyimpangan prosedur maupun penyalahgunaan kewenangan.
Sebab dalam pemerintahan desa, jabatan bukan hak prerogatif untuk bertindak sesuka hati. Ada aturan yang wajib dipatuhi dan ada konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan.
(Juhata)
