BANDUNG, JAWA BARAT || LINGKARAKTUAL.COM || – Pergantian pengelola atau vendor parkir di Apartemen The Suites Metro, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, menuai protes dari sejumlah pemilik dan penghuni. Kebijakan tersebut dipersoalkan lantaran dinilai dilakukan tanpa pemberitahuan maupun sosialisasi terlebih dahulu kepada para pemilik apartemen. Keberatan itu mencuat dalam pertemuan dan penyampaian aspirasi pada Sabtu (14/11/2026).
Para pemilik mempertanyakan mekanisme penunjukan vendor baru, transparansi pengelolaan keuangan, hingga penurunan pendapatan parkir setelah pengelolaan yang sebelumnya dilakukan secara mandiri dialihkan kepada pihak ketiga.
Salah seorang perwakilan pemilik apartemen mengungkapkan, sebelumnya para pemilik menyetujui sistem pengelolaan parkir secara mandiri karena berdasarkan laporan keuangan, pendapatan yang diperoleh dinilai lebih besar dibandingkan ketika dikelola vendor.
Namun, setelah sekitar satu tahun berjalan, pengelolaan parkir kembali dialihkan kepada pihak ketiga. Keputusan tersebut disayangkan karena pemilik merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
“Kami sebenarnya tidak keberatan jika parkir dikelola pihak luar atau vendor, karena bisa saja lebih profesional. Tetapi seharusnya pemilik dilibatkan dalam pemilihan vendor dan diberikan informasi yang jelas mengenai siapa vendornya, bagaimana mekanismenya, serta berapa nilai kontraknya,” ungkapnya.
Ia juga mempertanyakan penurunan pendapatan parkir setelah pengelolaan diserahkan kepada vendor baru. Menurutnya, pendapatan saat dikelola secara mandiri justru lebih besar dibandingkan hasil pengelolaan saat ini.
“Kami sudah mengetahui berapa hasil pendapatan ketika dikelola mandiri. Sekarang setelah diserahkan kepada vendor, justru pendapatannya lebih kecil. Ini yang membuat kami kecewa dan mempertanyakan transparansinya,” tegasnya.
Ia berharap seluruh pemasukan dan pengeluaran keuangan apartemen dapat diinformasikan secara terbuka kepada pemilik dan penghuni, mengingat dana yang dikelola merupakan uang bersama.
Pengawas Pertanyakan Kontrak Kerja Sama
Sementara itu, perwakilan pengawas apartemen mengungkapkan bahwa pihaknya telah berulang kali meminta penjelasan kepada pengurus terkait rencana kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan parkir.
Namun, surat pertama yang dilayangkan tidak mendapatkan tanggapan. Begitu pula surat kedua yang kembali disampaikan kepada pengurus. Hingga Sabtu (14/11/2026), pihak pengawas mengaku belum menerima salinan kontrak kerja sama dengan vendor parkir.
“Surat pertama tidak ditanggapi, surat kedua juga tidak ditanggapi. Sampai hari ini pengawas tidak mendapatkan kontraknya,” ungkap perwakilan pengawas.
Menurutnya, parkir merupakan salah satu sumber pendapatan penting yang menjadi penopang operasional dan perawatan apartemen.
“Parkir ini merupakan jantung pengelolaan dan perawatan apartemen. Kami setiap bulan melakukan evaluasi terhadap pendapatan. Berdasarkan informasi dan perbandingan yang kami peroleh, pendapatan saat dikelola mandiri jauh lebih baik dibandingkan setelah diserahkan kepada vendor,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, muncul usulan dari sejumlah pemilik agar pembayaran parkir untuk sementara waktu digratiskan sampai persoalan pengelolaan mendapatkan kejelasan.
Menurut pihak pengawas, langkah tersebut merupakan aspirasi pemilik dan penghuni yang menginginkan adanya keterbukaan sebelum kebijakan baru diberlakukan.
“Kita kawal sama-sama mulai hari ini sampai ada kejelasan. Parkir tetap digratiskan untuk para pemilik dan penghuni,” tegasnya.
Tarif Parkir dan Kekhawatiran Kenaikan Biaya
Persoalan lainnya adalah kekhawatiran warga terhadap kemungkinan kenaikan tarif parkir apabila pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada vendor swasta. Saat ini, tarif parkir yang dikeluhkan warga disebut mencapai Rp30.000 per hari untuk kendaraan mobil dan Rp15.000 per hari untuk sepeda motor.
Warga menilai keterlibatan perusahaan pengelola parkir berpotensi menimbulkan perubahan tarif karena adanya biaya operasional, pengelolaan sumber daya manusia, serta target keuntungan perusahaan.
Karena itu, penghuni meminta agar kebijakan tarif tidak ditentukan secara sepihak tanpa pembahasan dan persetujuan yang jelas dari pemilik maupun penghuni.
Pengurus Diminta Berikan Penjelasan
Pihak pengawas menegaskan bahwa langkah selanjutnya akan ditempuh melalui mekanisme organisasi dan regulasi yang berlaku. Mereka berencana meminta pertemuan dengan pengurus serta vendor untuk memperoleh kejelasan mengenai proses penunjukan dan isi kontrak kerja sama.
Selain itu, persoalan tersebut rencananya akan disampaikan kepada pembina rumah susun, dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung melalui instansi terkait, agar dapat membantu memfasilitasi penyelesaian konflik internal.
Pihak pengawas juga meminta dukungan para pemilik dan penghuni agar pengawasan terhadap pengelolaan apartemen dapat berjalan sesuai ketentuan.
“Kami tidak ingin mengambil langkah sembarangan. Niat baik harus dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai aturan. Kami akan terus menjalankan kewajiban sebagai pengawas serta mengawal kepentingan para pemilik dan penghuni,” tegasnya.
Persoalan ini turut menyinggung adanya dugaan ketimpangan dan penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan yang sebelumnya disebut telah menjadi perhatian pengawas. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian serta klarifikasi dari pihak terkait.
Para pemilik berharap pengurus segera memberikan penjelasan terbuka mengenai alasan pergantian vendor, mekanisme pemilihannya, nilai kontrak, serta laporan pendapatan parkir sebelum dan sesudah pergantian pengelola.
Mereka menegaskan, persoalan utama bukan semata-mata penolakan terhadap penggunaan jasa vendor, melainkan tidak adanya transparansi dan keterlibatan pemilik dalam keputusan yang menyangkut aset serta kepentingan bersama.
Hingga pertemuan berlangsung, para pemilik masih menunggu penjelasan resmi dari pengurus Apartemen The Suites Metro terkait kebijakan pergantian vendor parkir tersebut.
(Pu2t)
