JAKARTA || LINGKARAKTUAL.COM – Kabar mengejutkan datang dari panggung politik nasional. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden RI periode 2024–2029 kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).
Penyerahan surat tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Surat pengunduran diri itu disampaikan langsung oleh Gibran kepada pimpinan MPR RI.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat pengunduran diri tersebut. Menurut Muzani, surat serupa juga telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam keterangannya kepada awak media, Muzani menjelaskan bahwa Gibran meminta agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti oleh MPR.
Dalam surat tersebut, Gibran secara tegas menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri.
Keputusan itu disebut diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Muzani juga menyampaikan bahwa jabatan Wakil Presiden kini mengalami kekosongan dan MPR akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme konstitusional.
Polemik Politik dan Persoalan Dokumen Pendidikan
Pengunduran diri Gibran terjadi di tengah dinamika politik nasional yang memanas. Sebelumnya, muncul polemik terkait dokumen pendidikan Gibran serta bergulirnya usulan penggunaan hak menyatakan pendapat di DPR RI yang berkaitan dengan wacana pemakzulan Wakil Presiden.
Sejumlah anggota DPR sebelumnya telah mengajukan usulan hak menyatakan pendapat dengan mempertanyakan pemenuhan persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan penjelasan bahwa pernyataan berhenti yang disampaikan Gibran merupakan kehendak pribadi dan tidak memerlukan persetujuan MPR.
Menurut Yusril, MPR selanjutnya bertugas menindaklanjuti konsekuensi konstitusional atas pengunduran diri tersebut, termasuk menyikapi kekosongan jabatan Wakil Presiden sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
MPR Siapkan Langkah Konstitusional
Dengan diterimanya surat pengunduran diri tersebut, MPR RI akan menggelar rapat pimpinan dan rapat gabungan untuk menentukan langkah selanjutnya.
Sesuai mekanisme konstitusi, kekosongan jabatan Wakil Presiden harus ditindaklanjuti melalui proses pemilihan pengganti oleh MPR.
Peristiwa ini menjadi salah satu perkembangan politik paling mengejutkan menjelang berakhirnya masa jabatan pemerintahan periode 2024–2029.
Publik kini menantikan bagaimana Presiden Prabowo Subianto dan MPR RI menyelesaikan proses pergantian Wakil Presiden serta siapa sosok yang nantinya akan mengisi posisi strategis tersebut.
(RED)
