Beranda News Dari P3K Hingga Guru TK, Aspirasi Pendidikan Blitar Mengemuka

Dari P3K Hingga Guru TK, Aspirasi Pendidikan Blitar Mengemuka

BLITAR, JAWA TIMUR || LINGKARAKTUAL.COM || — Persoalan PPPK, kesejahteraan guru, distribusi tenaga pendidik hingga fasilitas pendidikan menjadi sorotan dalam Sowan (Sosialisasi Dewan) Pendidikan: Menyongsong Indonesia Emas di Hand Asta Sih, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Senin (28/9/2026).

Kegiatan yang dipelopori Guntur Wahono, S.E., Anggota DPRD Jawa Timur Fraksi PDI Perjuangan, tersebut diikuti ratusan anggota PGRI Kabupaten Blitar. Hadir pula unsur Dinas Pendidikan, DPRD Kabupaten Blitar, BKN, serta Dekopindo Wilayah Jawa Timur.

Antusiasme peserta terlihat saat mereka menyampaikan langsung berbagai persoalan pendidikan kepada para anggota dewan. Aspirasi tersebut diharapkan tidak berhenti dalam forum, tetapi diteruskan kepada pihak terkait dan segera mendapatkan solusi.

Berita Lainnya  Motor Warga Raib Saat Salat Magrib, Diduga Dicuri di Perumahan Bukit Sentosa Residence

Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Bambang Dwi Cahyono menyebut forum tersebut penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Salah satu persoalan yang muncul adalah status dan kesejahteraan guru TK, termasuk usulan pendirian TK negeri yang terkendala kepemilikan aset atau lahan.

Ketua PGRI Kabupaten Blitar Sunarto mendorong agar dialog menghasilkan tindak lanjut konkret, terutama terkait kenaikan pangkat, mutasi PPPK, kesejahteraan, distribusi tenaga pendidik, dan perlindungan hukum guru.

Sementara itu, Fatatoh Hironi Ulya, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, menyoroti persoalan PPPK paruh waktu dan kesejahteraan tenaga pendidikan. Ia berharap regulasi pemerintah dapat memberikan kepastian bagi para tenaga pendidik sekaligus mendorong penguatan anggaran pendidikan.

Berita Lainnya  Fahmi Satori, SH Unggul dengan 2.256 Suara, Terpilih sebagai Kepala Desa Sukadarma Periode 2026–2034

Guntur Wahono menegaskan, forum tersebut menjadi ruang untuk menyerap persoalan pendidikan dari jenjang TK hingga SLTA. Ia juga menyoroti rendahnya honor sebagian guru TK, keterbatasan fasilitas pendidikan, serta persoalan penempatan tenaga pendidik yang jauh dari domisili.

Menurutnya, berbagai aspirasi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi pemerintah daerah dan DPRD agar pembangunan pendidikan benar-benar mendukung kesiapan generasi menuju Indonesia Emas 2045.

(Met)

Bagikan Artikel