BANDUNG, JAWA BARAT || LINGKARAKTUAL.COM || – 12 Agustus 2026 — Demokrasi tidak semestinya berhenti setelah masyarakat memberikan suara di bilik pemungutan suara. Partisipasi warga dalam menyampaikan aspirasi, mengawasi kebijakan publik, memberikan kritik berbasis fakta, serta menjaga persatuan dinilai menjadi bagian penting dalam membangun demokrasi yang sehat dan berkualitas.
Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan Pendidikan Politik Tahun 2026 yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandung di Grand Asrilia Hotel Convention, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Rabu (12/8/2026).
Kegiatan mengangkat tema “Peran Strategis Masyarakat dalam Mengawal Demokrasi dan Kebijakan Daerah Menuju Pemilu 2029”. Forum tersebut menjadi ruang edukasi dan dialog untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan warga dalam kehidupan demokrasi sekaligus mengawal kebijakan pembangunan daerah.
Kegiatan dihadiri Kepala Kesbangpol Kota Bandung beserta jajaran, Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H., tokoh masyarakat, Ketua Forum RW Kota Bandung, para ketua RW se-Kota Bandung, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam pemaparannya, Asep Mulyadi menegaskan bahwa demokrasi merupakan proses yang berlangsung terus-menerus dan tidak hanya muncul ketika pemilihan umum digelar.
Menurutnya, masyarakat memiliki posisi strategis untuk menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, sekaligus ikut mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang muncul di lingkungan masing-masing.
Jangan Tunggu Pemilu untuk Menyampaikan Aspirasi, Asep mendorong masyarakat, khususnya di tingkat kewilayahan, agar membangun komunikasi yang aktif dengan pemerintah.
Forum warga dan lingkungan RW, kata dia, dapat menjadi jembatan penting dalam menyerap persoalan sekaligus menyampaikan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah daerah.
“Jangan menunggu pemilu baru masyarakat menyampaikan aspirasi. Pengawalan terhadap kebijakan harus dilakukan sejak sekarang melalui komunikasi dan musyawarah,” ujarnya.
Ia menilai semakin aktif masyarakat terlibat dalam proses pengawasan, semakin besar pula peluang kebijakan pemerintah dapat berjalan sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, kritik terhadap pemerintah juga merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, kritik harus disampaikan secara santun, tepat sasaran dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau ada kritik, sampaikan kepada pihak yang tepat dan sertai dengan data. Dengan begitu, kritik dapat menjadi bahan perbaikan, bukan sekadar menjadi perbincangan,” katanya.
Asep mengibaratkan pejabat yang menjalankan pemerintahan seperti pengemudi kendaraan besar yang memiliki area yang tidak selalu dapat terlihat. Karena itu, masukan dari masyarakat dibutuhkan untuk membantu pemerintah mengetahui berbagai persoalan yang mungkin luput dari perhatian.
Jabatan Publik Harus Berorientasi Pelayanan
Dalam kesempatan tersebut, Asep juga menekankan pentingnya integritas bagi setiap orang yang berada di sektor publik.
Jabatan politik maupun pemerintahan, menurutnya, harus dipandang sebagai amanah untuk memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat, bukan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Ia berharap para pejabat publik memiliki kesiapan, kemandirian dan komitmen dalam menjalankan tanggung jawabnya.
“Politik seharusnya menjadi jalan untuk memberikan pelayanan dan manfaat kepada masyarakat,” tegasnya. Ancaman Demokrasi Tidak Hanya dari Politik, tetapi Juga Ruang Digital
Asep turut mengingatkan bahwa tantangan demokrasi menjelang Pemilu 2029 akan semakin kompleks seiring perkembangan teknologi digital.
Penyebaran berita bohong, manipulasi informasi hingga penggunaan teknologi deepfake berbasis kecerdasan buatan (AI) dinilai dapat memengaruhi opini publik apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan literasi digital dan politik yang memadai.
Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Kemampuan memeriksa sumber informasi, membandingkan informasi dan memastikan kebenaran sebuah berita dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga ruang demokrasi tetap sehat.
“Literasi informasi harus diperkuat karena tantangan Pemilu 2029 tidak hanya berada di ruang politik, tetapi juga di ruang digital,” ungkapnya.
Beda Pilihan Politik, Tetap Jaga Persaudaraan
Menjelang kontestasi politik 2029, masyarakat juga diingatkan agar tidak menjadikan perbedaan pilihan politik sebagai alasan untuk memutus hubungan sosial maupun persaudaraan.
Menurut Asep, perbedaan pilihan merupakan bagian yang wajar dalam demokrasi. Namun, setelah proses kompetisi politik selesai, seluruh elemen masyarakat harus kembali bersatu untuk mengawal pembangunan dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik.
Ia menempatkan persatuan masyarakat sebagai salah satu fondasi penting dalam keberhasilan demokrasi.
“Masyarakat bukan penonton. Masyarakat adalah pemilik, pengawal sekaligus penentu arah demokrasi. Karena itu, partisipasi harus dibangun dengan etika, tanggung jawab dan tetap menjaga kedamaian,” tandasnya.
Kesbangpol Perkuat Pendidikan Politik Masyarakat
Kegiatan Pendidikan Politik Tahun 2026 berlangsung secara interaktif. Setelah pemaparan materi, peserta mengikuti sesi diskusi dan tanya jawab mengenai berbagai persoalan demokrasi, partisipasi masyarakat serta kebijakan daerah.
Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan foto bersama dan doa.
Melalui kegiatan tersebut, Kesbangpol Kota Bandung diharapkan terus memperluas pendidikan politik kepada masyarakat, bukan hanya dalam menghadapi momentum Pemilu 2029, tetapi sebagai bagian dari upaya membangun budaya demokrasiyang sehat dalam kehidupan sehari-hari.
Partisipasi masyarakat yang aktif, kritis, santun dan bertanggung jawab diharapkan mampu menjadi kekuatan pengawasan sekaligus mitra pemerintah dalam mewujudkan kebijakan publik yang lebih transparan, responsif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dengan demikian, Pemilu 2029 tidak hanya dipersiapkan sebagai momentum memilih pemimpin, tetapi juga sebagai bagian dari proses panjang membangun masyarakat yang sadar politik, melek informasi dan berani mengawal jalannya pemerintahan secara konstruktif.
(Red)
