BLITAR, JAWA TIMUR || LINGKARAKTUAL.COM || — Polemik menjelang Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) KONI Kota Blitar kian menghangat. Aksi unjuk rasa yang digelar Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) di kantor KONI Kota Blitar, Senin (18/5), memicu respons langsung dari Ketua KONI Kota Blitar, Sukarji.
Dalam aksinya, massa MAKI mendesak agar salah satu calon Ketua KONI Kota Blitar dianulir dari pencalonan. Mereka menilai kandidat tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam AD/ART KONI, terutama terkait aspek integritas dan rekam jejak.
Koordinator Lapangan MAKI, Mariono Setyo Budi, menegaskan pihaknya meminta pencalonan kandidat tersebut dibatalkan sebelum pelaksanaan Musorkot dimulai. Menurutnya, sosok pemimpin KONI harus memiliki integritas dan rekam jejak yang sejalan dengan ketentuan organisasi.
“Kami ingin ketua KONI itu dipimpin orang yang punya integritas dan rekam jejak baik. Kalau tetap dipaksakan lolos, kami akan kembali turun aksi saat Musorkot berlangsung,” ujarnya.
Tak hanya menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi, MAKI juga mengancam akan membawa persoalan tersebut ke Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) hingga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons.
Menanggapi hal itu, Ketua KONI Kota Blitar Sukarji menyatakan pihaknya menghormati aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui aksi tersebut. Ia menilai pengawalan terhadap proses pemilihan merupakan bagian dari kepedulian publik terhadap kemajuan olahraga di Kota Blitar.
“Kami sangat menghormati aspirasi teman-teman. Ini bentuk kepedulian masyarakat terhadap olahraga dan kami berterima kasih karena ikut mengawal agar KONI ke depan lebih baik,” kata Sukarji, Senin (18/5).
Ia menjelaskan, tuntutan yang disampaikan MAKI berkaitan dengan dugaan adanya calon yang dinilai tidak memenuhi syarat administrasi maupun ketentuan organisasi. Namun demikian, menurutnya, keputusan akhir tidak berada sepenuhnya di tangan KONI Kota Blitar.
“Hari ini hasil audiensi dan tuntutan dari teman-teman MAKI akan kami laporkan ke KONI Jawa Timur dan juga Dispora. Karena kami tidak bisa memutuskan sendiri,” ujarnya.
Meski muncul desakan pembatalan pencalonan, Sukarji memastikan seluruh tahapan Musorkot tetap berjalan sesuai jadwal. Proses pendaftaran, verifikasi hingga penetapan calon disebut telah dilaksanakan, sementara agenda pemilihan tetap dijadwalkan berlangsung pada Selasa (19/5).
“Kalau perubahan jadwal tidak ada. Musorkot tetap berjalan besok,” tegasnya.
Namun demikian, ia mengakui kemungkinan adanya konsekuensi administratif apabila di kemudian hari terdapat keputusan dari pihak berwenang yang menyatakan calon tertentu bermasalah secara hukum maupun administrasi.
“Kalau nanti ada yang dianggap cacat hukum oleh pimpinan kami, tentu SK bisa saja tidak turun,” tambahnya. (ric)
