KAB. BEKASI, JAWA BARAT, LINGKARAKTUAL.COM – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menerima audiensi massa aksi dari Forum Remaja Mahasiswa Utara (Formara) di ruang kerjanya, Kamis (9/4/2026)
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan tuntutan terkait ketimpangan pembangunan di wilayah utara Kabupaten Bekasi, mencakup sektor pendidikan, kesempatan kerja, hingga reformasi birokrasi.
Menanggapi hal itu, Asep menyatakan komitmennya untuk membenahi tata kelola pemerintahan secara bertahap sesuai regulasi yang berlaku. Ia menegaskan bahwa selama menjabat belum ada pelantikan jabatan struktural.
“Terkait isu jual beli jabatan, selama saya menjabat belum ada pelantikan jabatan struktural.
Pelantikan yang dilakukan baru sebatas jabatan fungsional,” ujarnya.
Asep menjelaskan, keterbatasan kewenangan sebagai Plt Bupati mengharuskan adanya izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan pelantikan jabatan struktural. Saat ini, kata dia, izin yang diberikan baru mencakup pelantikan jabatan fungsional.
Ia juga mengakui masih banyak jabatan kosong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt), kondisi yang sudah terjadi sebelum dirinya menjabat.
Pemerintah daerah, lanjutnya, akan kembali mengajukan permohonan ke Kemendagri untuk percepatan pengisian jabatan tersebut.
Terkait mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN), Asep menegaskan pentingnya transparansi dan sistem berbasis kompetensi.
Ia menyebut kebijakan ke depan akan mengacu pada manajemen talenta ASN, dengan mekanisme pengajuan tiga kandidat terbaik sebelum diputuskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Selain isu birokrasi, Asep juga menyoroti persoalan pendidikan dan pemerataan pembangunan di wilayah utara Kabupaten Bekasi, termasuk di Hurip Jaya.
Ia memastikan akan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat.
Di sektor infrastruktur, wilayah Babelan menjadi perhatian, terutama terkait minimnya penerangan jalan umum (PJU), kerusakan jalan, dan banjir berkepanjangan.
Pemerintah daerah, kata Asep, telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,1 triliun untuk pembangunan infrastruktur, termasuk PJU.
“Ke depan, pembangunan akan dilakukan lebih merata dengan menetapkan tiga hingga lima titik prioritas di setiap desa,” katanya.
Terkait banjir di wilayah utara yang merupakan daerah hilir, Asep menyebut penanganannya membutuhkan langkah terpadu.
Faktor penyebabnya meliputi pendangkalan sungai, kiriman air dari hulu, hingga banjir rob di kawasan pesisir.
Upaya yang akan dilakukan mencakup normalisasi sungai bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), penataan kawasan hilir, penundaan izin pembangunan di daerah rawan banjir, serta kajian pembangunan embung dan sodetan.
“Kami juga telah melakukan penanganan darurat saat banjir, termasuk evakuasi masyarakat secara langsung di lapangan,” ujarnya.
Editor: Diskominfo Kab. Bekasi.
(D.F & Red)
