BANDUNG, JAWA BARAT || LINGKARAKTUAL.COM || – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan himbauan tegas kepada seluruh aparat desa dan pemerintah daerah agar tidak bersikap anti kritik, khususnya terkait keluhan masyarakat tentang jalan rusak dan pembangunan infrastruktur di wilayah Jawa Barat. Rabu (03/01/2026).
Dalam pernyataannya, Dedi menegaskan bahwa kritik masyarakat merupakan bagian penting dari pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan. Ia menyebut, keluhan warga soal kondisi jalan, proyek pembangunan, maupun pelayanan publik harus dijadikan bahan evaluasi, bukan dianggap sebagai ancaman.
“Aparat desa dan pemerintah daerah jangan alergi terhadap kritik. Justru dari kritik masyarakat kita bisa tahu apa yang belum beres,” ujar Dedi Mulyadi.
Menurutnya, kondisi jalan rusak, proyek mangkrak, dan pembangunan yang tidak sesuai spesifikasi sering kali terungkap justru dari laporan dan keluhan warga. Oleh karena itu, pemerintah di tingkat desa hingga kabupaten diminta untuk lebih terbuka dan responsif.
Dedi juga mengingatkan bahwa tugas utama aparatur pemerintah adalah melayani rakyat, bukan sebaliknya. Ia meminta kepala desa, lurah, dan perangkat daerah untuk turun langsung ke lapangan ketika ada laporan kerusakan jalan atau proyek bermasalah.
“Kalau ada jalan rusak, cek. Kalau ada proyek dipertanyakan, periksa. Jangan malah memusuhi masyarakat atau wartawan yang menyampaikan keluhan, jika ada warga yang menceritakan jeleknya pembangunan, terima dengan lapang dada. Setelah itu kita harus berusaha melakukan perubahan dan perbaikan,” tegas Dedi Mulyadi.
Lebih lanjut, Dedi menekankan pentingnya transparansi anggaran pembangunan, terutama yang bersumber dari dana desa, APBD, maupun bantuan provinsi. Menurutnya, keterbukaan akan mencegah penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan kepercayaan publik.
“Pemimpin itu harus tahan dicaci maki. Bisa jadi itu konsekuensi ketika kita dipercaya menjadi pemimpin,” ujarnya.
Himbauan ini dinilai sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada rakyat.
(Red)
