SUKATANI, KABUPATEN BEKASI || LINGKARAKTUAL.COM || – Pelaksanaan pekerjaan proyek jalan lingkungan di desa sukadarma kecamatan sukatani kabupaten bekasi di duga melanggar aturan karena tidak memasang papan plang nama kegiatan sebagai mana di wajibkan oleh undang-undang hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa proyek yang di danai oleh alokasi dana desa (ADD) tersebut adalah proyek siluman. Jumat (19/09/2025).
Tak jarang kita temui pembangunan jalan di berbagi daerah, mulai dari pinggiran kota hingga kawasan desa yang berjalan tanpa kejelasan informasi tanpa papan proyek tanpa keterangan sumber dana, tanpa nama pelaksana kegiatan,
Masyarakat yang melintasi jalan tersebut hanya menduga – duga siapa yang membangun, dari dana mana, berapa anggaran yang di gunakan, siapa kontraktor nya,
Dalam konteks negara hukum ketidakjelasan informasi macam ini bukan persoalan remeh ketidakadaan plang proyek justru merupakan indikator awal dari dugaan pelanggaran asas – asas fundamental dalam hukum administrasi pemerintahan seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik di balik papan proyek yang tidak di pasang bisa tersembunyi praktek korupsi, kolusi, dan penggelapan anggaran
Dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah transparansi bukan sekedar nilai norma, melainkan prinsip hukum yang miliki dasar yuridis peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 menyebutkan bahwa pengadaan harus memenuhi prinsip Efesien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel
Transparansi di sini salah satunya wujudkan melalui penyampaian informasi kepada publik baik dalam dokumen daring maupun papan pengumuman fisik di lokasi proyek
Plang proyek adalah sarana praktisi untuk mewujudkan prinsip tersebut dalam prakteknya plang proyek harus mencantumkan:
1.nama paket kegiatan , agar publik tahu jenis dan tujuan proyek
2.lokasi pekerjaan mencakup batas wilayah pekerjaan jalan
3.sumber dana dan tahun anggaran APBN / APBD atau dana desa
Tanpa informasi tersebut yang tidak memenuhi aturan di atas bisa di katagori kan “Proyek siluman” hal ini di tegaskan aktivis muda sukatani sejengkal saja pembangunan harus ada plangnya apa lagi menggunakan anggaran negara atau anggaran dana desa, jika tidak memenuhi prinsip di atas sudah di pastikan ada permainan atau oknum yang bermain terhadap proyek tersebut, proyek tersebut bisa masuk kategori” Proyek siluman.”Ujar aktivis muda sukatani.
Dalam sebuah negara hukum keterbukaan informasi bukanlah pilihan melainkan keharusan, pembangunan jalan tanpa plang proyek bukan hanya melanggar norma administrasi pemerintahan, tetapi juga Mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan tanpa plang proyek publik kehilangan hal untuk tahu, untuk mengawasi, dan untuk menuntut pertanggung jawaban
Makanya siapapun yang melaksanakan proyek publik tanpa plang harus di pertanyakan pembangunan bukanlah pelayanan melainkan potensi pelanggaran
Sampai berita ini di terbitkan pihak pemerintahan desa sukadarma terutama kepala desa dan tim pelaksana kerja belum bisa di temui
(Masda Hendrayana_Kabiro)
