JAKARTA || LINGKARAKTUAL.COM || – Penunjukan dan pelantikan pejabat publik selalu menjadi sorotan, terutama ketika melibatkan figur-figur dengan rekam jejak yang pernah bersinggungan secara signifikan di masa lalu. Kamis (18/09/2025).
Salah satu momen yang menarik perhatian adalah pelantikan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) oleh Presiden Prabowo Subianto.
Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago dilantik sebagai Menko Polhukam oleh Presiden Prabowo Subianto, menggantikan Budi Gunawan.
Peristiwa ini menjadi unik karena Djamari Chaniago di masa lalu pernah terlibat dalam keputusan pemberhentian Prabowo Subianto dari dinas TNI.
Pelantikan ini bukan hanya sekadar pergantian kabinet, tetapi juga menjadi simbol rekonsiliasi dan kemampuan politik untuk menempatkan profesionalitas di atas kepentingan pribadi atau masa lalu.
Proses pelantikan ini melibatkan pembacaan sumpah janji yang sakral, menegaskan komitmen Djamari Chaniago dalam menjalankan tugas barunya sebagai pejabat negara.
Hubungan antara Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago dan Presiden Prabowo Subianto memiliki dimensi historis yang menarik dan menjadi pembicaraan hangat publik, terutama pasca pelantikan Djamari Chaniago sebagai Menko Polhukam.
Pada era reformasi, ketika Indonesia tengah mengalami transisi politik yang krusial, Djamari Chaniago yang saat itu menjabat dalam struktur pertahanan, tepatnya sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP), terlibat dalam proses rekomendasi pemberhentian Prabowo Subianto dari dinas Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Keputusan ini diambil dalam konteks situasi politik dan keamanan yang kompleks saat itu, yang memicu berbagai evaluasi terhadap perwira tinggi.
Djamari Chaniago, sebagai seorang jenderal dengan rekam jejak yang gemilang, termasuk pernah menjadi Pangdam Siliwangi di era reformasi 1998, memegang peranan penting dalam proses tersebut.
Keberadaannya dalam DKP menunjukkan posisinya yang strategis dalam pengambilan keputusan terkait integritas dan profesionalisme perwira di lingkungan TNI.
Fakta bahwa Djamari Chaniago pernah memiliki peran dalam keputusan yang memengaruhi karier militer Prabowo Subianto di masa lalu, kini berbalik menjadi anak buah Presiden Prabowo, menunjukkan dinamika politik yang selalu cair dan penuh kejutan.
Hal ini juga dapat diartikan sebagai kemampuan Prabowo Subianto untuk mengesampingkan dendam masa lalu demi kepentingan negara dan penempatan individu yang dianggap kompeten di posisi strategis.
Proses pelantikan ini dilaksanakan sesuai dengan tata cara kenegaraan yang berlaku, yang meliputi pembacaan sumpah janji di hadapan Presiden.
“Djamari Chaniago, seorang purnawirawan jenderal bintang tiga, dilantik untuk menggantikan posisi Budi Gunawan.
Acara pelantikan ini diselenggarakan di Istana Negara, yang dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi negara dan tamu undangan lainnya.
Dalam upacara tersebut, Djamari Chaniago secara khidmat mengucapkan sumpah janji yang memuat komitmennya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab, serta menjaga serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Presiden Prabowo Subianto sendiri yang memimpin upacara pelantikan tersebut, memberikan amanat dan pesan kepada Menko Polhukam yang baru.
Penunjukan Djamari Chaniago sebagai Menko Polhukam dinilai sebagai langkah strategis Presiden Prabowo, yang menunjukkan adanya kepercayaan terhadap kapasitas dan pengalaman beliau dalam bidang politik, hukum, dan keamanan.
Pelantikan ini juga menjadi sorotan karena latar belakang Djamari Chaniago yang pernah terlibat dalam keputusan pemberhentian Prabowo Subianto dari TNI di Masa Lalu.
(Red)
