PURWAKARTA, Jawa Barat || LINGKARAKTUAL.COM || – Operasi tangkap tangan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel oleh KPK menegaskan betapa rapuhnya integritas pejabat yang gemar menjadikan sidak perusahaan sebagai panggung. Noel terbukti menjadikan sertifikasi K3 sebagai mesin pemerasan. Dari tarif resmi Rp 275 ribu, dipaksa menjadi Rp 6 juta per orang. Aliran dana gelap yang ia nikmati mencapai Rp 81 miliar, termasuk uang suap Rp 3 miliar dan motor mewah Ducati.
Kasus ini sontak menyeret ingatan publik Purwakarta kepada gaya Wakil Bupati Abang Ijo Hapidin. Sama-sama tampil dengan baju sidak, sama-sama berkoar untuk buruh, tapi ujungnya sama: ramai di kamera, nihil hasil nyata.
”Sidak Abang Ijo : Dari Heboh ke Kosong”
Abang Ijo Hapidin tercatat beberapa kali melakukan sidak perusahaan. Namun setiap kasus yang ia soroti selalu berakhir tanpa kejelasan:
1. 70 laporan pungli tenaga kerja Rp 5–15 juta per orang
Senyap tanpa proses.
2. 24 buruh Randu Lawang tak digaji 5 bulan
Tak jelas apakah gaji cair.
3. Sidak PT GHMK
Viral di media sosial, lalu hilang tanpa tindak lanjut.
4. Sidak PT IVG
Sudah tiga kali masuk pabrik, janji audit, tak pernah diumumkan.
5. Pungli “sesajen pabrik” Rp 10–15 juta
Aduan menggantung, tanpa penyelesaian.
Komentar Bagas Pujo Dewadi: “Dagelan Murahan yang Mengkhianati Rakyat.”
Aktivis sosial politik Purwakarta, Bagas Pujo Dewadi, menyebut kasus Noel hanyalah puncak gunung es, dan gaya Abang Ijo adalah versi lokal yang sama-sama menipu rakyat. “Kalau Noel menjadikan sidak sebagai mesin uang, Abang Ijo menjadikannya mesin panggung. Sama-sama menipu rakyat. Satu merampas uang, satunya merampas harapan. Dan keduanya sama busuknya.”
Bagas menegaskan bahwa rakyat sudah muak. “Rakyat tidak butuh pejabat yang marah-marah di pabrik. Rakyat butuh solusi. Kalau sidak hanya jadi konten media sosial, itu dagelan murahan. Dan dagelan pejabat adalah bentuk pengkhianatan.”
Ia juga menyoroti nasib buruh yang tak pernah jelas setelah sidak dilakukan. “Lihat kasus buruh Randu Lawang. Lima bulan tidak digaji, disidak, diberi janji, lalu ditinggalkan. Itu menyakitkan. Itu sama saja mempermainkan perut rakyat.”
Lebih jauh, Bagas menilai gaya Abang Ijo adalah bentuk politik murahan.
“Sidak-sidak itu bukan pengawasan, tapi sandiwara. Dan rakyat dipaksa jadi penonton. Jangan sampai Purwakarta melahirkan Noel versi lokal, karena polanya sudah mirip: gaduh di awal, kosong di ujung.”
Bagas bahkan menyamakan sidak tanpa tindak lanjut dengan bentuk korupsi terselubung. “Sidak tanpa hasil adalah korupsi moral. Korupsi terhadap kepercayaan rakyat. Dan itu lebih jahat, karena uang bisa dicari lagi, tapi kepercayaan yang rusak tak akan pernah kembali.”
OTT Immanuel Ebenezer memperingatkan sidak bisa berubah jadi sarang korupsi. Purwakarta sudah seharusnya belajar. Sidak Abang Ijo Hapidin sejauh ini memang belum terbukti menghasilkan uang kotor, tapi faktanya tak ada satupun yang tuntas.
Rakyat Purwakarta tidak butuh pejabat yang menjual amarah di depan kamera. Tidak butuh panggung pencitraan. Tidak butuh drama murahan.
Yang rakyat butuhkan adalah hasil. Dan jika sidak hanya berakhir jadi sandiwara, maka Purwakarta sedang dipimpin oleh aktor, bukan pemimpin.
( Dwi A.H )
