KABUPATEN BEKASI, Jawa Barat || LINGKARAKTUAL.COM || – Peristiwa yang terjadi di wilayah kecamatan sukatani dan wilayah utara kecamatan sukawangi, terkait kali irigasi srengseng hilir yang saat ini menuai konflik antar masyarakat korban banjir di sukatani dan kekeringan di sukawangi. Rabu (13/08/2025).
Konflik terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air, khususnya irigasi, seringkali menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk wakil rakyat.
Di tengah kompleksitas persoalan ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nafsin Giridawangsa, SE, turut memberikan pandangannya terkait dinamika yang terjadi di Srengseng Hilir.
Pernyataannya ini menjadi sorotan penting dalam upaya mencari solusi dan pemahaman yang komprehensif mengenai konflik irigasi yang tengah berlangsung, mencerminkan peran DPRD dalam menjembatani aspirasi masyarakat dan mencari kebijakan yang berpihak pada keadilan serta keberlanjutan.
Nafsin mengatakan. “Ya. Harapan saya semoga normalisasi ini bisa secepatnya kondusif dan penertiban bangli di kali irigasi (BSH) srengseng hilir dapat berjalan dengan baik tanpa adanya perselisihan lanjut antar warga.” Ujarnya.
Saya akan terus berupaya untuk membantu pembenahan permasalahan in, semoga apa yang di harapkan para petani di wilayah penombo harapan jaya secepatnya tercukupi mendapatkan debit air untuk dialirkan ke sawahnya.”Kata Nafsin.
“Latar Belakang Fraksi PDIP dalam Struktur DPRD”
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan salah satu kekuatan politik signifikan dalam struktur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di berbagai tingkatan pemerintahan di Indonesia.
Sebagai partai politik yang memiliki basis massa luas dan sejarah panjang dalam kancah politik nasional, PDIP secara konsisten menempatkan wakil-wakilnya di parlemen untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan mengawal jalannya pemerintahan.
Keberadaan Fraksi PDIP di DPRD tidak hanya merepresentasikan konstituen partai, tetapi juga berperan aktif dalam proses legislasi, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, serta penyusunan anggaran.
“Peran dan Fungsi Anggota DPRD dalam Penyelesaian Konflik”
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memegang peranan krusial dalam penyelesaian berbagai konflik yang muncul di tengah masyarakat, termasuk sengketa terkait sumber daya alam seperti irigasi.
Fungsi utama mereka mencakup legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam konteks konflik irigasi, anggota DPRD dapat berperan sebagai mediator, fasilitator, atau bahkan inisiator dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.
Melalui fungsi legislasi, mereka dapat mengusulkan atau merevisi peraturan daerah yang mengatur pengelolaan irigasi agar lebih jelas dan berkeadilan bagi semua pihak.
Dalam fungsi anggaran, mereka dapat mengalokasikan dana yang memadai untuk pemeliharaan infrastruktur irigasi atau program-program yang dapat meredakan ketegangan antar pengguna air.
Fungsi pengawasan menjadi sangat penting dalam penyelesaian konflik irigasi.
Anggota DPRD dapat melakukan kunjungan lapangan, memanggil pihak-pihak terkait untuk melakukan dengar pendapat, serta meminta pertanggungjawaban dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan irigasi.
Dengan demikian, mereka dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai akar permasalahan dan dampaknya terhadap masyarakat.
Pernyataan dari anggota DPRD seperti Nafsin Giridawangsa, SE, terkait konflik irigasi di Srengseng Hilir, mencerminkan pelaksanaan fungsi pengawasan dan aspirasi masyarakat yang mereka wakili.
Mereka juga dapat memanfaatkan jaringan partai mereka untuk mengadvokasi solusi di tingkat yang lebih tinggi jika diperlukan.
Keaktifan anggota DPRD dalam menanggapi isu-isu seperti yang diungkapkan oleh Nafsin Giridawangsa, SE, menunjukkan pentingnya peran mereka sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan tata kelola yang baik.
“Pernyataan Nafsin Giridawangsa, SE, Mengenai Konflik Irigasi Srengseng Hilir”
Nafsin Giridawangsa, SE, sebagai anggota DPRD dari Fraksi PDIP, dalam pernyataannya mengenai konflik irigasi di Srengseng Hilir, menunjukkan kepedulian dan komitmennya terhadap penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.
Pernyataan ini penting karena berasal dari seorang wakil rakyat yang memiliki mandat untuk memperjuangkan aspirasi konstituennya.
Sebagai anggota DPRD, Nafsin Giridawangsa, SE, kemungkinan besar menyoroti pentingnya pengelolaan irigasi yang adil dan merata bagi seluruh pengguna air.
Konflik irigasi seringkali timbul akibat ketidakseimbangan distribusi air, masalah teknis pada saluran irigasi, atau tumpang tindih kewenangan pengelolaan.
Pernyataannya bisa jadi merupakan respons terhadap keluhan masyarakat petani atau pihak-pihak yang terdampak langsung oleh konflik tersebut.
Peran anggota dewan seperti ini, yang aktif menanggapi isu-isu kemasyarakatan, seperti anggota DPRD Fraksi PDIP yang peduli korban banjir atau mengikuti acara serah terima jabatan bupati.
Dalam konteks Fraksi PDIP, partai ini memiliki platform yang menekankan pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pernyataan Nafsin Giridawangsa, SE, kemungkinan besar selaras dengan prinsip-prinsip tersebut, yaitu mencari solusi yang tidak hanya menyelesaikan konflik saat ini tetapi juga mencegah konflik serupa terjadi di masa depan.
Ini bisa mencakup advokasi untuk perbaikan infrastruktur irigasi, peninjauan ulang kebijakan distribusi air, atau fasilitasi dialog antara yang berkonflik.
“Potensi Akar Masalah Konflik Irigasi Srengseng Hilir”
Konflik irigasi, seperti yang diduga terjadi di Srengseng Hilir, umumnya berakar dari beberapa faktor fundamental yang saling terkait.
Salah satu akar masalah yang paling umum adalah ketidakcukupan pasokan air untuk memenuhi kebutuhan seluruh pengguna irigasi, terutama pada musim kemarau atau ketika permintaan air meningkat.
Ketika air menjadi langka, persaingan antar petani atau antara sektor pertanian dengan sektor lain yang membutuhkan air (misalnya industri atau rumah tangga) dapat memicu ketegangan.
Keterbatasan pasokan ini bisa disebabkan oleh faktor alam seperti curah hujan yang rendah, atau faktor teknis seperti kerusakan bendungan, saluran irigasi yang bocor, atau sistem pengelolaan yang tidak efisien.
Selain itu, distribusi air yang tidak merata atau tidak adil juga seringkali menjadi sumber konflik. Jika ada kelompok pengguna yang mendapatkan alokasi air lebih banyak dibandingkan kelompok lain, tanpa adanya dasar yang jelas atau kesepakatan yang memadai, hal ini dapat menimbulkan kecemburuan dan ketidakpuasan.
Sistem pembagian air yang sudah tua dan tidak lagi sesuai dengan kondisi geografis atau pola tanam modern juga bisa menjadi masalah.
Peraturan mengenai tata kelola irigasi yang tidak jelas, tumpang tindih kewenangan antara lembaga pemerintah yang berbeda, atau ketiadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, juga dapat memperburuk situasi.
Faktor sosial dan ekonomi juga turut berperan. Perubahan pola tanam, peningkatan jumlah petani, atau urbanisasi yang mengubah penggunaan lahan di sekitar daerah irigasi dapat memberikan tekanan baru pada sistem irigasi yang ada.
Kurangnya komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan, termasuk petani, pengelola irigasi, dan pemerintah daerah, juga dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik yang tidak perlu.
Keberadaan anggota DPRD dari Fraksi PDIP, seperti Nafsin Giridawangsa, SE, yang memberikan statement terkait masalah ini, mengindikasikan bahwa masalah tersebut telah sampai ke tingkat parlemen, yang berarti dampaknya cukup signifikan bagi masyarakat.
“Mekanisme Penyelesaian Konflik yang Dapat Diupayakan”
Penyelesaian konflik irigasi Srengseng Hilir, dan konflik serupa lainnya, memerlukan pendekatan multi-faceted yang melibatkan berbagai pihak dan mekanisme. Salah satu mekanisme utama adalah melalui jalur mediasi dan dialog.
Anggota DPRD, seperti Nafsin Giridawangsa, SE, dapat berperan sebagai fasilitator dalam pertemuan antara pihak-pihak yang berkonflik, seperti kelompok petani yang berbeda, pengelola irigasi, dan perwakilan pemerintah daerah.
Tujuannya adalah untuk membuka ruang komunikasi, mendengarkan keluhan dari semua pihak, dan mencari titik temu serta solusi yang dapat diterima bersama.
Selain mediasi, penyelesaian dapat juga dilakukan melalui peninjauan dan perbaikan sistem pengelolaan irigasi yang ada.
Ini bisa mencakup audit teknis terhadap infrastruktur irigasi untuk mengidentifikasi kerusakan atau inefisiensi, serta pembaruan peraturan daerah atau peraturan teknis yang mengatur distribusi air agar lebih adil dan transparan.
Penguatan kelembagaan pengelola irigasi, misalnya melalui pembentukan atau pemberdayaan badan pengelola air (water user association) yang melibatkan partisipasi aktif petani, juga dapat menjadi solusi efektif.
Pendekatan hukum juga dapat ditempuh jika upaya mediasi dan administratif tidak membuahkan hasil. Ini bisa berarti mengajukan gugatan perdata terkait hak atas air atau tuntutan pidana jika ada unsur pelanggaran hukum dalam pengelolaan irigasi.
Namun, jalur hukum seringkali memakan waktu dan biaya, serta dapat memperdalam konflik. Oleh karena itu, upaya penyelesaian non-litigasi biasanya lebih diutamakan.
“Peran Legislatif dalam Menjaga Ketersediaan dan Keadilan Air”
Peran legislatif, termasuk Fraksi PDIP di berbagai DPRD, sangatlah krusial dalam memastikan ketersediaan air dan keadilan dalam distribusinya bagi masyarakat.
Anggota legislatif memiliki mandat untuk membuat peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur secara komprehensif pengelolaan sumber daya air, termasuk sistem irigasi.
Melalui fungsi legislasi, mereka dapat menginisiasi rancangan undang-undang atau peraturan daerah yang menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan air yang berkelanjutan, transparan, dan berkeadilan.
Ini bisa mencakup pengaturan mengenai hak atas air, kuota penggunaan air untuk berbagai sektor, serta mekanisme penyelesaian sengketa air yang efektif.
“Potensi Dampak Pernyataan Nafsin Giridawangsa, SE, Terhadap Penyelesaian Konflik”
Pernyataan yang disampaikan oleh Nafsin Giridawangsa, SE, sebagai anggota DPRD dari Fraksi PDIP, berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap penyelesaian konflik irigasi di Srengseng Hilir.
Pernyataan tersebut dapat meningkatkan kesadaran publik dan pemangku kepentingan lainnya mengenai urgensi dan kompleksitas masalah yang terjadi.
Dengan adanya suara dari wakil rakyat, isu konflik irigasi yang mungkin sebelumnya hanya diketahui oleh sebagian kecil masyarakat, kini dapat menjadi perhatian yang lebih luas, termasuk di kalangan pemerintah daerah dan instansi terkait.
(Hendrik Badong)
Editor: Jefri Susanto
