CIKARANG, KABUPATEN BEKASI, LINGKARAKTUAL.COM – Aroma tidak sedap menyeruak dari lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfo Santik) Kabupaten Bekasi. Muncul dugaan adanya “permainan” dalam pola kerja sama media melalui sistem e-Katalog pada tahun anggaran 2023 dan 2024 yang kini menjadi sorotan tajam, termasuk dari organisasi profesi wartawan.
Berdasarkan laporan investigasi, ditemukan kejanggalan berupa pola penayangan berulang (duplikasi) yang tidak sesuai dengan realisasi. Modusnya, frekuensi tayang advertorial di sistem e-Katalog tercatat lebih banyak dibandingkan penayangan aktual. Sebagai contoh, media yang hanya menayangkan dua kali advertorial, dalam lelang e-Katalog tercatat muncul empat kali dengan kode RUP dan nilai kontrak yang identik.
Menyikapi hal ini, Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia melalui keterangannya menegaskan bahwa persoalan ini harus dibawa ke ranah hukum jika terbukti ada unsur kesengajaan.
”Kami memantau adanya pola sistematis yang berpotensi merugikan keuangan negara. Penjelasan bahwa ini hanya ‘kesalahan teknis’ sangat sulit diterima akal sehat jika terjadi secara masif selama dua tahun anggaran berturut-turut. Harus ada transparansi dan audit independen,” tegas sekretaris DPD IWO Indonesia Kab. Bekasi Karno Jikar.
Bagian Investigasi Inspektorat Kabupaten Bekasi, Sutisna, menjanjikan pemeriksaan menyeluruh akan dilakukan segera setelah hari raya Idul Fitri 2026. Seluruh pihak terkait dijadwalkan akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi.
Sementara itu, Kabid IKP Diskominfo Santik Kabupaten Bekasi, Rhamdan Nurul Ikhsan, sebelumnya berdalih bahwa ketidaksesuaian data tersebut hanyalah masalah teknis dalam penginputan sistem.
Publik kini mendesak akuntabilitas atas anggaran fantastis yang dikelola Diskominfo Santik Bekasi, yakni:
• Tahun 2023: Sebesar Rp 4.410.000.000,-
• Tahun 2024: Sebesar Rp 3.900.000.000,-
IWO Indonesia menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas guna memastikan anggaran publik digunakan secara tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan oknum tertentu.
(Red)
