PURWAKARTA, Jawa Barat || LINGKARAKTUAL.COM || – Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Purwakarta menjadi sorotan tajam terkait kemampuan mereka dalam menjabarkan visi Bupati Purwakarta dalam sektor infrastruktur. Kritik ini muncul dari berbagai kalangan, mulai dari pengamat, anggota legislatif, hingga masyarakat umum yang merasa dampak pembangunan infrastruktur belum optimal dirasakan.
Pengamat Kebijakan Publik di Purwakarta, Agus M. Yasin mengungkapkan, bahwa jajaran DPUTR Purwakarta tampak kesulitan dalam menerjemahkan ide-ide besar Bupati terkait pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Misalkan, adanya pembangunan jalan yang tidak dibarengi dengan penataan drainase, hingga jika terjadi hujan tetap menyebabkan banjir dimana-mana.
“Visi Bupati seringkali sangat progresif dan inovatif, namun implementasinya di lapangan terkesan jalan di tempat. Ini menunjukkan adanya masalah dalam perencanaan, koordinasi, atau bahkan kompetensi sumber daya manusia di DPUTR Purwakarta,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja DPUTR. Menurutnya, banyak proyek infrastruktur yang mangkrak, kualitas pengerjaan yang buruk, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran.
“Kami sering menerima keluhan dari masyarakat terkait jalan rusak, drainase yang tidak berfungsi, dan proyek-proyek yang tidak jelas kelanjutannya. Ini menunjukkan bahwa DPUTR tidak serius dalam menjalankan tugasnya,” tegasnya.
Selain itu, masyarakat juga merasakan dampak dari kurang optimalnya pembangunan infrastruktur ini. Jalan-jalan yang rusak menyebabkan aktivitas sehari-hari terganggu, banjir sering terjadi akibat drainase yang buruk, dan fasilitas umum yang tidak terawat menimbulkan ketidaknyamanan.
“Kami berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan tegas untuk memperbaiki kinerja DPUTR. Pembangunan infrastruktur ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kang Agus.
Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DPUTR Purwakarta mendesak dilakukan. Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi akar permasalahan dan mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan infrastruktur. Jika tidak, visi Bupati Purwakarta untuk mewujudkan Purwakarta yang lebih maju dan sejahtera hanya akan menjadi mimpi belaka.
Pasalnya, DPUTR Kabupaten Purwakarta mengalami lonjakan signifikan pada Perubahan APBD (P-APBD) 2025. Berdasarkan dokumen resmi Raperda, alokasi DPUTR naik dari Rp124,36 miliar dalam APBD murni menjadi Rp228,38 miliar setelah perubahan.
Kenaikan tersebut menghasilkan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sebesar Rp104,02 miliar. Data anggaran menunjukkan, tambahan terbesar mengalir ke sektor jalan dan irigasi, diantaranya: Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi: naik Rp95,13 miliar, gedung dan bangunan: naik Rp19,55 miliar, peralatan dan mesin: naik Rp21,78 miliar, tanah: naik Rp5,29 miliar, aset tetap lainnya: naik Rp7,24 miliar dan, aset lainnya: naik Rp99,23 juta.
Sementara pos belanja lain seperti operasional dan barang jasa relatif stabil, bahkan ada penghematan pada beberapa kegiatan. Dengan tambahan ini, total anggaran DPUTR Purwakarta pada tahun 2025 menjadi Rp228,38 miliar, hampir dua kali lipat dari alokasi awal. Porsi terbesar jelas diarahkan untuk pembangunan infrastruktur jalan serta jaringan irigasi, yang tercatat menyerap lebih dari separuh anggaran tambahan.
Disisi lain, Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, Hilmi Sirojul Fuadi, menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) terkait kualitas pengerjaan proyek infrastruktur dan transparansi pengelolaan anggaran. Sorotan ini menyoroti ketidakmerataan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat di daerah pinggiran.
Hilmi Sirojul Fuadi mengungkapkan bahwa banyak proyek infrastruktur yang kualitas pengerjaannya buruk, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. “Kami menerima banyak laporan mengenai kualitas proyek yang tidak memadai. Selain itu, transparansi anggaran juga menjadi perhatian serius karena masyarakat berhak tahu bagaimana dana publik dialokasikan dan digunakan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hilmi menyoroti masalah pemerataan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, banyak lokasi di daerah pinggiran yang bahkan kebutuhan dasar infrastrukturnya belum sepenuhnya terpenuhi. “Terlihat seolah pemerintah daerah lebih fokus pada pembangunan yang bersifat kosmetik, sementara kebutuhan dasar infrastruktur di daerah pinggiran belum sepenuhnya dikejar secara serius,” tambahnya.
Ia juga menyoroti adanya aduan dari masyarakat terkait petugas surveyor yang sudah berulang kali melakukan pemeriksaan selama bertahun-tahun, namun pembangunan jalan tak kunjung terealisasi. “Ini menunjukkan adanya masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Masyarakat merasa diabaikan dan dijanjikan palsu,” tegasnya.
Dengan adanya peningkatan anggaran, Hilmi berharap agar tambahan dana tersebut dialokasikan pada titik-titik yang memang sangat membutuhkan. “Dengan melonjaknya anggaran tersebut, kita berharap tambahan fantastis itu dialokasikan pada titik-titik yang memang sangat membutuhkan. Agar slogan ‘jalan mulus rakyat kaurus’ tidak hanya menjadi jargon semata, tetapi benar-benar terwujud,” ujar Hilmi.
Pernyataan ini menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DPUTR dan prioritas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Purwakarta. Pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat di daerah pinggiran dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pembangunan.
Sebelumnya, Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein menegaskan, pihaknya menargetkan jalan yang kondisinya rusak berat bisa diperbaiki bertahap selama tiga tahun kedepan. “Pokoknya tidak ada alasan, semua jalan rusak berat harus mulus dalam tiga tahun ke depan,” kata Om Zein, kepada wartawan, belum lama ini.
Menurutnya, Pemkab Purwakarta akan mengoptimalkan berbagai sumber anggaran, termasuk potensi bantuan dari pemerintah provinsi maupun pusat, guna mempercepat realisasi target tersebut. OmZein menegaskan, perbaikan infrastruktur merupakan salah satu program prioritas masa kepemimpinannya demi mendorong pertumbuhan wilayah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Merujuk data dari DPUTR Kabupaten Purwakarta, saat ini ada sekitar 150 kilometer dari total panjang jalan kabupaten yang mencapai 776,39 kilometer dalam kondisu rusak berat. Jika dipersentasekan, kerusakan jalan di wilayah ini sekitar 19,36 %. Selain kerusakan berat, ada sekitar 289,06 kilometer atau 37,23 persen jalan berada dalam kondisi rusak sedang. Sementara itu, 30 kilometer atau 3,86 persen masuk kategori rusak ringan. Sisanya dalam kondisi baik.
Hingga naskah ini dibuat, awak media belum memperoleh keteramgan resmi dari pihak DPUTR Purwakarta.
( Dwi A.H )
