SUKATANI-KAB.BEKASI, Jawa Barat || LINGKARAKTUAL.COM || – Masalah banjir di Kampung Ceger, Desa Sukadarma, tampaknya terus menjadi momok yang menghantui warganya. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, termasuk pengerahan warga untuk membersihkan saluran drainase, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa persoalan ini belum terselesaikan secara tuntas.Selasa (12/08/2025).
Warga Kp.Ceger RT 001/003 merasa bahwa janji-janji yang diberikan oleh pemerintah desa, khususnya Kepala Desa Sukadarma, hanyalah janji palsu belaka.
Aktivitas warga kerap terhambat akibat banjir yang melanda, dan kekecewaan semakin membuncah ketika melihat penumpukan sampah yang mengindikasikan kurangnya penanganan yang memadai.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas kepemimpinan desa dan komitmennya terhadap kesejahteraan warganya.
“Kondisi Banjir yang Tak Kunjung Usai di Kp. Ceger’
Kampung Ceger, Desa Sukadarma, telah lama bergulat dengan masalah banjir yang berulang kali terjadi. Banjir yang melanda kampung ini menimbulkan genangan air hingga 3 minggu tak kunjung surut.
Hal ini yang mengganggu aktivitas sehari-hari warga, tetapi juga menimbulkan kerugian materiel dan psikologis. Aktivitas ekonomi dan sosial warga menjadi terhambat secara signifikan ketika banjir datang.
Lebih memprihatinkan lagi, penumpukan sampah yang terlihat jelas di Kp. Ceger mengindikasikan adanya kelalaian dalam pengelolaan lingkungan dan kebersihan yang berpotensi memperparah masalah drainase dan banjir.
Kondisi ini menciptakan rasa frustrasi yang mendalam di kalangan warga, yang merasa bahwa pemerintah desa belum memberikan solusi konkret yang efektif.
Meskipun ada upaya pembersihan saluran drainase yang melibatkan warga, hal ini tampaknya belum cukup untuk mengatasi akar permasalahan banjir yang lebih kompleks.
Ketidakmampuan desa dalam menangani masalah banjir secara berkelanjutan menimbulkan pertanyaan tentang prioritas dan efektivitas program-program desa.
Keadaan ini juga dapat berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam melayani dan melindungi warganya dari berbagai bencana dan permasalahan.
“Janji Palsu Kepala Desa Sukadarma”
Kekecewaan warga Kp. Ceger terhadap penanganan banjir di wilayah mereka semakin diperparah oleh adanya dugaan janji palsu dari Kepala Desa Sukadarma.
Berulang kali, warga dijanjikan solusi dan perbaikan saluran, namun kenyataannya belum terealisasikan dan banjir tetap saja melanda tanpa ada penanganan yang berarti.
Janji-janji kosong ini menciptakan rasa frustrasi dan ketidakpercayaan yang mendalam di kalangan masyarakat. Situasi ini bukan hanya terjadi di Sukadarma, di desa lain pun tercatat adanya warga yang merasa menjadi korban janji palsu kepala desa terkait bantuan yang tidak kunjung cair.
Kasus seperti ini menunjukkan adanya pola masalah dalam tata kelola pemerintahan desa, di mana komunikasi dan realisasi program tidak berjalan sesuai harapan masyarakat.
Janji yang tidak ditepati dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, termasuk pemerintah desa.
Warga sudah konfirmasi ke kantor desa sukadarma, namun yang di dapat hanya janji palsu oleh kepala desa sukadarma, anggaran desa di laporan LPJ dan SPJ tahun 2023-2024 hanya uraian belaka.
Salah satu warga yang tidak ingin disebutkan nama nya “(AY). Ya. Kami selaku warga meminta kepada kepala desa sukadarma untuk mengatasi drainase yang tidak berfungsi, air tidak mengalir dan menggenang hingga 3 minggu lebih.” Ujarnya.
Genangan air hanya bisa di sedot dengan alat seadanya, lalu sampai kapan kondisi ini dapat selesai, bertahun tahun kami selalu di hantui banjir, Anak-anak sulit untuk berangkat sekolah karena kondisi banjir. “Pungkasnya.
Camat sukatani jangan menutup mata dalam kondisi ini, kami sebagai warga masyarakat sukatani ingin mendapatkan lingkungan yang baik, bukan selalu dihantui banjir yang tak kunjung surut seperti ini setiap hujan turun.” Ungkap warga.
Kredibilitas kepala desa dan jajarannya dipertaruhkan ketika janji-janji tersebut tidak berujung pada tindakan nyata.
Dalam beberapa kasus, oknum kepala desa bahkan dilaporkan terlibat dalam dugaan penyelewengan dana desa, yang semakin menambah kompleksitas masalah kepercayaan.
“Dampak Banjir Terhadap Kehidupan Warga”
Banjir yang terus menerus melanda Kp. Ceger, Desa Sukadarma, memberikan dampak yang signifikan dan merugikan bagi kehidupan warganya.
Selain aktivitas sehari-hari yang terganggu, banjir juga berpotensi menyebabkan kerusakan pada infrastruktur rumah tangga, fasilitas umum, dan lainnya.
Kerusakan ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial yang besar bagi warga, tetapi juga mengancam mata pencaharian mereka, terutama bagi mereka yang bergantung pada pencari nafkah.
“Tumpukan Sampah Sebagai Indikator Kelalaian”
Salah satu pemandangan yang memprihatinkan di Kp. Ceger adalah tumpukan sampah yang tampak urakan, sebuah indikator kuat dari kelalaian dalam pengelolaan kebersihan dan lingkungan oleh pemerintah desa.
Penumpukan sampah ini tidak hanya merusak estetika lingkungan, tetapi juga berpotensi menjadi sumber penyakit dan memperburuk masalah drainase, yang pada akhirnya dapat memperparah kondisi banjir.
Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah desa dan warganya, namun dalam kasus ini, tampaknya ada celah besar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa.
Warga menduga adanya penyelewengan dana desa, yang bisa jadi dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk program kebersihan, pengelolaan sampah dan untuk perbaikan drainase untuk mengatasi masalah banjr.
Pemerintah Desa Sukadarma, khususnya Kepala Desa Sukadarma, dinilai gagal memenuhi janjinya kepada warga Kp. Ceger terkait penanganan masalah banjir yang tak kunjung usai.
Janji-janji palsu yang diberikan telah menimbulkan kekecewaan mendalam dan hilangnya kepercayaan masyarakat.
Ditambah lagi dengan indikasi kelalaian dalam pengelolaan kebersihan yang terlihat dari tumpukan sampah, serta potensi dugaan masalah korupsi dana desa yang dapat menghambat pembangunan, situasi di Kp. Ceger menunjukkan adanya kelemahan dalam tata kelola pemerintahan desa.
Warga berhak mendapatkan solusi konkret dan kepedulian nyata dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi.
(Red)
