BANDUNG, JAWA BARAT || LINGKARAKTUAL.COM || – 12 NOVEMBER 2026 – ASGAR Nusantara bersama Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) mendesak Bank BJB menunda rencana eksekusi lelang tanah milik ahli waris H. Entjeng Kamaludin. Mereka meminta seluruh proses hukum yang masih berjalan, termasuk upaya Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung, diselesaikan terlebih dahulu demi menjamin kepastian hukum.
Dalam pernyataan sikapnya, kedua organisasi tersebut menyampaikan lima tuntutan utama kepada Bank BJB, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aparat penegak hukum, Pengadilan Negeri Garut, serta instansi terkait.
ASGAR Nusantara dan APAK menilai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan rencana pelelangan aset tanah, tetapi juga menyangkut transparansi proses kredit perbankan, dugaan persoalan dokumen, serta perlindungan hak kepemilikan ahli waris.
Lima Tuntutan ASGAR Nusantara dan APAK
1. Bank BJB diminta menunda eksekusi lelang tanah.
Bank BJB didesak menunda rencana eksekusi lelang tanah milik ahli waris H. Entjeng Kamaludin hingga seluruh proses hukum di Mahkamah Agung, termasuk Peninjauan Kembali (PK) yang ditempuh pihak ahli waris, memperoleh kepastian.
Mereka mengingatkan agar tidak ada tindakan eksekusi yang dilakukan secara terburu-buru ketika proses hukum masih berlangsung dan masih terdapat upaya hukum yang ditempuh pihak ahli waris.
2. OJK diminta mengusut proses kredit Rp4,5 miliar.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta melakukan pemeriksaan mendalam terhadap proses pemberian pinjaman sebesar Rp4,5 miliar di Bank BJB.
Pemeriksaan tersebut meliputi kelayakan kredit, verifikasi dokumen, keabsahan tanda tangan, surat kuasa, hingga proses pencairan dana.
Langkah ini diperlukan untuk memastikan apakah seluruh prosedur pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai prinsip kehati-hatian perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Garut diminta menuntaskan perkara pidana.
ASGAR Nusantara dan APAK mendesak kepolisian serta Kejaksaan Negeri Garut agar menangani perkara dugaan pemalsuan dokumen dan penipuan yang berkaitan dengan tanah tersebut secara profesional, cepat, dan transparan.
Mereka meminta proses penegakan hukum dilakukan berdasarkan bukti yang sah dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
4. PN Garut diminta menerbitkan surat keterangan inkrah.
Pengadilan Negeri Garut didesak memberikan surat keterangan resmi mengenai status berkekuatan hukum tetap (inkrah) atas putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Grt.
Dokumen tersebut dinilai penting sebagai dasar bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memproses administrasi perubahan sertifikat tanah sesuai ketentuan dan putusan pengadilan yang berlaku.
5. Ahli waris diminta mendapatkan perlindungan hukum.
Seluruh pihak terkait diminta memberikan perlindungan hukum kepada ahli waris yang merasa dirugikan dalam persoalan tersebut.
ASGAR Nusantara dan APAK menegaskan bahwa hak kepemilikan merupakan hak konstitusional warga negara yang dilindungi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Oleh karena itu, setiap proses hukum terkait kepemilikan tanah harus mengedepankan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak masyarakat.
Soroti Kepastian Hukum dan Transparansi Perbankan
Dalam pernyataan penutupnya, ASGAR Nusantara dan APAK menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar sengketa aset, melainkan juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan penegakan hukum.
“Kita semua menginginkan Jawa Barat yang tertib, jujur, dan bebas dari praktik mafia tanah. Kita mau perbankan yang sehat dan peradilan yang memberikan keadilan bagi rakyat kecil,” demikian pernyataan sikap ASGAR Nusantara dan APAK.
Keduanya berharap Bank BJB, OJK, aparat penegak hukum, Pengadilan Negeri Garut, serta instansi terkait segera memberikan tanggapan dan menjalankan kewenangannya secara terbuka serta bertanggung jawab.
“Jangan biarkan rakyat yang sudah menang di pengadilan tetap menderita karena ketidakpastian hukum!”
ASGAR Nusantara dan APAK menegaskan, lima tuntutan tersebut merupakan bentuk dorongan agar seluruh persoalan memperoleh penyelesaian yang transparan, adil, dan sesuai koridor hukum.
Mereka berharap hak-hak ahli waris mendapatkan perlindungan dan tidak ada pihak yang dirugikan akibat ketidakpastian dalam proses hukum yang sedang berjalan.
(Pu2t)
