BEKASI, JAWA BARAT || LINGKARAKTUAL.COM – Dugaan rangkap jabatan yang menyeret nama Kamaludin, salah seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karang Sentosa, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, menjadi sorotan masyarakat. Kamis (12/11/2026).
Persoalan tersebut mencuat setelah Kamaludin diduga masih memiliki keterkaitan dengan jabatan sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Karang Sentosa, sementara dirinya telah memperoleh Surat Keputusan (SK) sebagai anggota BPD pada tahun 2026.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai legalitas perangkapan jabatan serta keterlibatan yang bersangkutan dalam pengelolaan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sebanyak 26 titik di wilayah Desa Karang Sentosa.
Saat dikonfirmasi awak media, Kamaludin menerangkan bahwa dirinya memperoleh SK sebagai anggota BPD pada tahun 2026. Ia juga menjelaskan bahwa pengajuan program Rutilahu pernah dilakukannya ketika masih menjabat sebagai Ketua LPM di tahun 2022, sebelum menjadi anggota BPD. Rabu (11/11).
Menurut keterangannya, pengajuan program tersebut dilakukan sebelum dirinya resmi menjadi anggota BPD sehingga ia menilai tidak terdapat persoalan dalam proses pengajuan tersebut.
Namun, persoalan menjadi perhatian ketika muncul informasi bahwa Kamaludin diduga masih terlibat dalam pengelolaan program Rutilahu setelah menjabat sebagai anggota BPD.
Bahkan, menurut keterangan Kamaludin, dirinya mengaku mendapatkan saran dari pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), yang disebut bernama Erwin dan Toni, untuk mengelola program Rutilahu sebanyak 28 titik di wilayah Karang Sentosa.
Keterangan tersebut perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak Disperkim, termasuk mengenai kedudukan Kamaludin dalam pengelolaan program, mekanisme penunjukan, sumber anggaran, serta pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut.
Ketua BPD Akui Sudah Mengingatkan
Dalam penelusuran awak media ke Kantor BPD Desa Karang Sentosa, awak media bertemu dengan Ketua BPD bernama Topik.
Saat dimintai keterangan mengenai persoalan tersebut, Topik mengakui telah menyampaikan peringatan kepada Kamaludin agar persoalan jabatan tersebut tidak berkembang menjadi polemik di tengah masyarakat.
“Saya sudah sampaikan kepada Kamaludin dan sudah saya ingatkan agar hal tersebut jangan sampai menjadi polemik di masyarakat. Saya hanya mengingatkan kondisi jabatan tersebut,” ucap Topik kepada awak media.
Pernyataan Ketua BPD tersebut semakin memperkuat pentingnya klarifikasi dan pemeriksaan administratif oleh instansi yang memiliki kewenangan, agar tidak muncul persoalan berkepanjangan di lingkungan pemerintahan Desa Karang Sentosa.
Masyarakat Minta Plt Camat Turun Tangan
Sejumlah masyarakat meminta Pelaksana Tugas (Plt) Camat Karang Bahagia, Rohadi, agar tidak tinggal diam menyikapi persoalan yang berkembang tersebut.
Masyarakat berharap pemerintah kecamatan segera melakukan klarifikasi, memeriksa status keanggotaan BPD dan jabatan LPM yang bersangkutan, serta memastikan apakah terdapat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mereka juga meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta dinas terkait untuk melakukan pemeriksaan secara objektif dan transparan.
Apabila ditemukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan, masyarakat meminta agar tindakan administratif diberikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Regulasi BPD dan Larangan Menjadi Pelaksana Proyek Desa
Sebagai landasan hukum, Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa mengatur larangan bagi anggota BPD dalam Pasal 26.
Dalam ketentuan tersebut, anggota BPD dilarang:
– Merugikan kepentingan umum dan mendiskriminasi masyarakat.
– Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Menyalahgunakan wewenang.
– Melanggar sumpah atau janji jabatan.
– Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa.
– Merangkap jabatan tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
– Menjadi pelaksana proyek Desa.
– Menjadi pengurus partai politik.
– Menjadi anggota atau pengurus organisasi terlarang.
Ketentuan tersebut juga menjadi rujukan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa.
Karena itu, persoalan dugaan keterlibatan anggota BPD dalam pengelolaan proyek perlu diperiksa secara cermat, secara aturan program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) merupakan program pemerintah (baik Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, maupun Kementerian) dan bukan merupakan proyek pelaksana dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Sementara itu, mengenai rangkap jabatan sebagai pengurus LPM, pemerintah daerah perlu memeriksa pula Peraturan Desa, keputusan pembentukan LPM, serta ketentuan lokal yang mengatur hubungan jabatan tersebut.
Pemkab Bekasi Jangan Tutup Mata!
Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut kedudukan seseorang dalam dua lembaga, melainkan juga menyangkut kepatuhan terhadap aturan, transparansi pengelolaan program pemerintah, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Masyarakat berharap Plt Camat Karang Bahagia Rohadi bersama DPMD Kabupaten Bekasi segera mengambil langkah konkret dengan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut.
Jika terbukti terdapat pelanggaran, jangan sampai aturan hanya menjadi pajangan administratif tanpa penegakan.
Pemerintah Kabupaten Bekasi diharapkan memberikan kepastian hukum dan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan apabila pelanggaran benar-benar terbukti.
LINGKARAKTUAL.COM akan terus mengawal perkembangan persoalan ini dan membuka ruang hak jawab bagi Kamaludin, Ketua BPD Topik, Plt Camat Karang Bahagia Rohadi, serta pihak Disperkim Kabupaten Bekasi guna memperoleh informasi yang berimbang.
(Yakub Singa)
