SURABAYA, JAWA TIMUR || LINGKARAKTUAL.COM – Kemajuan teknologi digital yang seharusnya mempermudah komunikasi dan mempererat hubungan antarmanusia justru dapat menjadi ancaman serius bagi keutuhan rumah tangga apabila disalahgunakan.
Fenomena tersebut tergambar dari tingginya angka perkara perceraian di Pengadilan Agama (PA) Surabaya. Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, tercatat sebanyak 3.786 gugatan cerai dilayangkan. Perselingkuhan yang berawal dari komunikasi melalui telepon genggam dan media sosial menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian.
Humas PA Surabaya, Achmad Shofwan, mengungkapkan bahwa persoalan rumah tangga yang masuk ke ruang persidangan tidak selalu sesederhana alasan ekonomi atau kurangnya nafkah. Dalam sejumlah perkara, persoalan keuangan justru berkaitan dengan dugaan adanya pihak ketiga.
Menurut Shofwan, penghasilan yang semestinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga terkadang justru dialihkan untuk kepentingan orang lain akibat hubungan yang terjalin melalui komunikasi digital.
“Kalau di persidangan, faktor ekonomi itu sering kali mengekor di belakang. Saat digali lebih dalam, ternyata gaji suami yang biasanya utuh untuk keluarga mendadak berkurang drastis. Setelah dilacak, uangnya habis untuk pihak ketiga karena komunikasi intens lewat handphone,” ungkap Shofwan, Minggu (8/11/2026).
Kondisi ini memperlihatkan bahwa perselingkuhan tidak hanya berdampak pada rusaknya kepercayaan antara pasangan, tetapi juga berpotensi menggerus tanggung jawab finansial terhadap keluarga.
Persoalan tersebut semakin kompleks ketika komunikasi melalui aplikasi pesan instan dan media sosial berkembang menjadi hubungan yang melampaui batas kewajaran. Kedekatan dengan pihak ketiga dapat menggeser perhatian, kasih sayang, bahkan kewajiban seseorang terhadap pasangan dan anak-anaknya.
PERCERAIAN TAK MEMANDANG PENDIDIKAN DAN STATUS SOSIAL
Hal menarik lainnya, perkara perceraian di PA Surabaya ternyata tidak hanya melibatkan masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Shofwan menyebut, berbagai latar belakang profesi turut mewarnai perkara perceraian, mulai dari pengemudi ojek online, tukang becak, guru, dosen, dokter, insinyur kontraktor, hingga kepala rumah sakit dan rektor.
Bahkan, perkara juga ditemukan pada kalangan tokoh agama maupun individu dengan penghasilan sangat tinggi.
“Jangan punya pandangan bahwa pendidikan tinggi atau ekonomi mapan itu aman. Semakin tinggi pohon, anginnya semakin kencang,” ujar Shofwan.
Ia juga mengungkapkan adanya perkara perceraian dari kalangan masyarakat yang baru saja menunaikan ibadah umrah maupun haji. Namun, persoalan kehadiran pihak ketiga tetap menjadi salah satu alasan keretakan rumah tangga.
“Ada yang baru pulang umrah atau baru pulang haji, tapi tetap mengajukan cerai karena masalah pihak ketiga. Jadi, status sosial yang mahal dan harta melimpah sama sekali bukan jaminan,” katanya.
TEKNOLOGI BUKAN MUSUH, PENYALAHGUNAANNYA YANG HARUS
DIWASPADAI
Tingginya angka gugatan cerai tersebut menjadi pengingat bahwa keutuhan rumah tangga tidak cukup dibangun dengan kemapanan ekonomi, pendidikan tinggi, maupun status sosial.
Kepercayaan, kesetiaan, komunikasi yang sehat, serta tanggung jawab terhadap pasangan dan anak merupakan fondasi penting dalam mempertahankan keluarga.
Media sosial dan teknologi komunikasi pada dasarnya hanyalah sarana. Namun, ketika digunakan tanpa batasan moral dan tanggung jawab, kemudahan digital justru dapat membuka ruang bagi konflik yang berujung pada kehancuran rumah tangga.
Masyarakat diharapkan semakin bijak dalam menggunakan teknologi, menjaga komitmen pernikahan, serta tidak mengabaikan tanggung jawab keluarga demi hubungan di dunia maya.
Angka 3.786 gugatan cerai tersebut bukan sekadar statistik perkara pengadilan. Di balik setiap gugatan, terdapat persoalan keluarga, kepercayaan yang retak, dan masa depan anak-anak yang ikut terdampak.
(Redaksi)
