JAKARTA || LINGKARAKTUAL.COM – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban institusi kepada masyarakat.
Keterbukaan informasi tidak sekadar dipandang sebagai kewajiban administratif, melainkan menjadi salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas Polri dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, Polri berupaya membangun institusi yang semakin terbuka, responsif terhadap kritik dan masukan, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kapolri Jenderal Polisi Dr. H. Suyudi Ario Seto, S.H., S.I.K., M.Si., C.I.R.R. menekankan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Menurutnya, transparansi harus diwujudkan melalui pelayanan informasi yang mudah diakses, responsif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Kritik dan masukan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mendorong perbaikan dan transformasi institusi Polri.
Sementara itu, Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Dr. Wahyu Hadiningrat, S.I.K.,M.H.. menekankan pentingnya penguatan tata kelola pelayanan informasi publik di seluruh jajaran kepolisian.
Keterbukaan informasi diharapkan tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan kerja tertentu, tetapi menjadi budaya kerja seluruh personel Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Sejalan dengan upaya tersebut, Polri menyatakan kesiapan untuk mengikuti tahapan uji publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Tahun 2026.
Keikutsertaan dalam tahapan Monev tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri untuk terus meningkatkan standar pelayanan informasi publik sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan haknya dalam mengakses informasi secara transparan, mudah, dan bertanggung jawab.
Melalui langkah ini, Polri diharapkan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, pelayanan prima, serta akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas.
Keterbukaan informasi bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan dan menghadirkan Polri yang semakin dekat dengan masyarakat.
(Red)
