BANDUNG, JAWA BARAT || LINGKARAKTUAL.COM || – 26 September 2026 — Partai Gema Bangsa memperkuat konsolidasi organisasi di Jawa Barat melalui Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) yang digelar di Hotel Sany Rosa, Jalan Hegarmanah No. 2A, Kota Bandung, Sabtu (26/9/2026).
Rangkaian kegiatan diawali dengan peresmian Kantor DPW Partai Gema Bangsa Jawa Barat oleh Ketua Umum Gema Bangsa Ahmad Rofiq bersama jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Peresmian kemudian dilanjutkan dengan Rakorwil DPW dan DPD se-Jawa Barat sebagai bagian dari konsolidasi lanjutan pasca-Rakortas DPW se-Indonesia. Forum tersebut menjadi momentum untuk memperkuat organisasi sekaligus mematangkan kesiapan struktur Partai Gema Bangsa di seluruh wilayah Jawa Barat.
Ketua Umum Gema Bangsa Ahmad Rofiq menegaskan, politik Gema Bangsa harus hadir di tengah masyarakat dan tidak hanya muncul ketika momentum Pemilu tiba.
Menurutnya, seluruh pengurus harus membangun kedekatan dengan berbagai kelompok masyarakat, mulai dari petani, nelayan, pelaku UMKM hingga generasi muda.
“Rakyat tidak hanya butuh kata-kata. Mereka membutuhkan kehadiran. Jawab keraguan dengan kerja, kekompakan, prestasi dan hasil,” tegas Ahmad Rofiq.
Jawa Barat menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam agenda konsolidasi tersebut. Berdasarkan data administrasi DPP yang disampaikan dalam forum, struktur Partai Gema Bangsa telah terbentuk di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Sementara pembentukan struktur di tingkat kecamatan telah mencapai sekitar 30 persen.
Gema Bangsa menargetkan seluruh struktur kecamatan di Jawa Barat dapat rampung hingga Desember 2026. Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk menuntaskan proses verifikasi sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029.
“Jawa Barat sangat strategis. Karena itu struktur partai harus diperkuat dari daerah hingga tingkat desa dan ranting,” ujarnya.
Ahmad Rofiq juga menekankan pentingnya politik berbasis daerah dengan menghadirkan kerja nyata sebelum memasuki masa kampanye.
“Partai harus hadir di tengah masyarakat, bukan hanya ketika pemilu. Kehadirannya harus dirasakan mulai sekarang hingga 2029,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang berhalangan hadir secara langsung menyampaikan pesan melalui sambutan yang dibacakan H. Khoirul Naim, SKM, M.Epid dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Barat.
Dalam pesannya, KDM menekankan pentingnya partai politik ikut menjawab persoalan masyarakat. Menurutnya, Jawa Barat memiliki wilayah yang luas dan persoalan yang kompleks sehingga pembangunan tidak mungkin hanya dibebankan kepada pemerintah.
“Jawa Barat terlalu besar untuk hanya dibangun oleh pemerintah. Terlalu kompleks kalau seluruh persoalannya diserahkan kepada birokrasi,” pesannya.
KDM juga menegaskan bahwa ukuran keberhasilan organisasi politik bukan sekadar banyaknya atribut, kegiatan maupun jabatan, tetapi sejauh mana keberadaan organisasi tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Ketika anak rakyat tidak bisa sekolah, ketika petani kesulitan pupuk, ketika nelayan kesulitan mendapatkan akses ekonomi, apakah kita hadir di situ? Di situlah ukuran sesungguhnya sebuah organisasi politik,” tegasnya.
Ia mendorong jajaran Gema Bangsa untuk turun langsung ke tengah masyarakat, mendengarkan persoalan, menawarkan solusi serta membangun kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi dan berbagai elemen masyarakat.
KDM juga menitipkan lima pertanyaan kepada jajaran Gema Bangsa di tingkat kabupaten dan kota, yakni apa persoalan terbesar masyarakat, apa yang dapat dilakukan organisasi, siapa yang harus diajak berkolaborasi, apa target yang ingin dicapai, serta kapan hasilnya dapat dirasakan rakyat.
Selain itu, KDM menekankan pentingnya membangun kemandirian Jawa Barat, mulai dari sektor pangan, energi, ekonomi hingga sumber daya manusia.
Menurutnya, potensi besar Jawa Barat di sektor industri, pertanian, perkebunan, kelautan, pendidikan dan kreativitas masyarakat harus mampu memberikan manfaat ekonomi secara langsung bagi warga.
“Bukan bertanya saya dapat apa, tetapi apa yang bisa kita berikan untuk Jawa Barat,” pesannya.
Menutup sambutannya, KDM mengingatkan bahwa Jawa Barat bukan milik pemerintah, gubernur, partai politik maupun pengusaha, melainkan milik seluruh rakyat.
Ia berharap Rakorwil Gema Bangsa tidak berhenti sebagai agenda konsolidasi organisasi, tetapi menjadi momentum untuk menyatukan pikiran, tenaga dan keberanian dalam bekerja nyata bagi masyarakat menuju Jawa Barat yang maju, mandiri dan berkeadilan.
Rakorwil tersebut dihadiri jajaran DPP, DPW dan DPD Partai Gema Bangsa se-Jawa Barat serta perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Forum tersebut sekaligus menjadi ruang untuk menyatukan langkah pengurus dalam membangun kekuatan organisasi yang berorientasi pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat Jawa Barat
(Pu2t)
