CIKARANG, KAB. BEKASI, LINGKARAKTUAL.COM – Pernyataan Plt. Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, dalam acara dialog bersama media di Graha Pariwisata, Kamis (12/03/2026), menuai reaksi kritis dari organisasi profesi jurnalis. Komitmen transparansi yang digaungkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dinilai berbanding terbalik dengan sikap tertutup terkait proses audit sejumlah BUMD yang merugi.
Dalam acara bertajuk bangun sinergitas wujudkan komunikasi publik yang positif tersebut, dr. Asep mengeklaim telah menjalankan pemerintahan yang terbuka. Namun, saat membahas kerugian yang dialami PT Bekasi Putra Jaya, BBWM, dan PDAM, ia justru melontarkan pernyataan yang memicu kontroversi: “Proses audit kan enggak harus ramai.”
Menanggapi hal tersebut, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia Kabupaten Bekasi memberikan catatan kritis. Melalui Sekretaris DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi, ditegaskan bahwa narasi “audit tidak perlu ramai” adalah bentuk kemunduran dalam keterbukaan informasi publik.
”Pernyataan Plt. Bupati sangat kontradiktif. Di satu sisi beliau memamerkan laporan harian pajak sebagai bukti transparansi, namun di sisi lain seolah ingin ‘menidurkan’ isu krusial mengenai audit BUMD. Jika BUMD menggunakan uang rakyat dan mengalami kerugian, maka proses auditnya harus terang benderang, bukan dilakukan secara senyap,” tegas Karno Jikar Sekretaris DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi.
Lebih lanjut, IWO Indonesia Kabupaten Bekasi mengingatkan bahwa media memiliki fungsi pengawasan (social control). Pernyataan yang mengesankan audit tidak perlu dipublikasikan secara luas dapat menghambat jurnalis dalam menjalankan tugas investigasi dan pemantauan kebijakan publik.
Hingga saat ini, publik masih mempertanyakan penyebab pasti kerugian di PT Bekasi Putra Jaya, BBWM, dan PDAM. DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi mendesak agar hasil audit tersebut dipaparkan secara detail.
”Jangan sampai diksi ‘tidak harus ramai’ menjadi tameng untuk menutupi ketidakberesan manajemen di dalam BUMD. Kami di IWO Indonesia akan terus mengawal persoalan ini hingga ada pertanggungjawaban yang nyata kepada masyarakat Kabupaten Bekasi,” tambahnya.
Meskipun Kadiskominfosantik Kabupaten Bekasi, Yan Yan Akhmad Kurnia, meminta media mengedepankan konfirmasi, DPD IWO Indonesia berharap Pemkab Bekasi juga memberikan akses informasi yang seimbang. Sinergitas tidak akan terwujud jika pemerintah hanya ingin diberitakan hal-hal yang positif, namun menutup akses pada isu-isu sensitif yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
(Red)
