KUPANG, NTT || LINGKARAKTUAL.COM || – Aktivis mahasiswa sekaligus Ketua Bidang Penalaran dan Keilmuan Ikatan Pelajar Mahasiswa Asal Sumba Timur (IPMASTIM) Kupang, Sandiang Kaya Ndapa Namung, menyoroti polemik anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ramai diperbincangkan publik. Polemik itu mencuat setelah pernyataan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, terkait program tersebut diserbu warganet di media sosial.
Sandiang menilai perdebatan yang berkembang di ruang publik harus dikembalikan pada substansi kebijakan, bukan sekadar respons emosional atau serangan personal di media sosial.
“Program Makan Bergizi Gratis harus dilihat sebagai kebijakan strategis yang menyangkut masa depan generasi bangsa. Perdebatan boleh saja terjadi, tetapi jangan sampai kehilangan fokus pada tujuan utama, yaitu peningkatan kualitas gizi dan sumber daya manusia,” ujar Sandiang di Kupang, Selasa (18/2/2026).
Ia mengatakan, pernyataan pejabat publik tentu sah untuk dikritisi. Namun, menurutnya, kritik harus dibarengi dengan argumentasi berbasis data dan kajian yang rasional. Sandiang mengingatkan agar polemik anggaran MBG tidak terjebak dalam narasi politis yang justru mengaburkan urgensi program tersebut.
“Kalau ada yang menyebut MBG sebagai investasi strategis, maka itu perlu dibuktikan dengan desain kebijakan yang transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Jangan hanya menjadi jargon,” tegasnya.
Menurut Sandiang, program seperti MBG berpotensi memberikan dampak positif jika dirancang dengan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan pemerintah daerah.
“Kalau program ini dijalankan secara serius, tentu bisa menjadi instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan,” ujarnya.
Namun demikian, ia juga menekankan pentingnya transparansi pengelolaan anggaran agar tidak menimbulkan kecurigaan publik. Pemerintah, lanjutnya, harus membuka ruang partisipasi dan pengawasan masyarakat.
“Anggaran yang besar harus diimbangi dengan akuntabilitas. Publik berhak tahu bagaimana perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat bisa terjaga,” tambah Sandiang.
Sandiang berharap polemik yang terjadi dapat menjadi momentum untuk memperkuat kualitas kebijakan, bukan justru memperuncing polarisasi. Ia mengajak semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk mengedepankan dialog yang sehat dan berbasis kepentingan rakyat.
“Yang terpenting adalah anak-anak Indonesia mendapatkan haknya atas asupan gizi yang layak. Itu yang harus menjadi orientasi bersama,” pungkasnya.
(Red)
